Setelah PT. Pertamina (Persero) melakukan pergantian direksi dan komisaris, hal yang sama akan dilakukan subholding gasnya yakni PT. Perusahaan Gas Negara Tbk. Mengenai siapa yang akan mengisi posisi dirut menarik untuk kita tunggu. Satu Nama yang santer dikabarkan akan mengisi jabatan direksi atau komisaris adalah Arcandra Tahar.
Arcandra kembali menjadi perbincangan para pelaku pasar. Kabar yang beredar menyebutkan, mantan wakil menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) itu menjadi salah satu kandidat direktur utama (dirut) PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGAS) atau PGN.
Spekulasi Arcandra sebagai Dirut PGN merebak setelah Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menyebutkan akan menempatkan satu mantan wakil menteri di posisi penting perusahaan BUMN.
Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga mengatakan masih ada mantan yang akan mengisi posisi penting di perusahaan BUMN yang akan menggelar RUPSLB.
"Ada, ada. [Mantan] Wamen. Ada wamen [mantan] akan dapat tempat," kata Arya di Kementerian BUMN, Jakarta, Senin (9/12/2019).
Kisi-kisi itu mengarah ke Arcandra, mantan Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Arya sebenarnya tidak menyebutkan secara rinci jika Arcandra akan ditempatkan pada BUMN tertentu.
Namun dihubungkan ke PGN karena akan menggelar RUPSLB. Arcandra adalah Wamen ESDM periode Oktober 2016-Oktober 2019 dan Menteri ESDM periode Juli 2016-Agustus 2016.
Arya Sinulingga, staf khusus Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), mengatakan Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) PGN akan dilakukan dalam waktu dekat.
PGN berencana menggelar rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPSLB) pada 21 Januari 2020. Dalam informasi yang dilansir dari BEI, PGN berencana menggelar RUPSLB pada 21 Januari 2020 dengan agenda perubahan susunan pengurus perusahaan.
Pada RUPSLB 30 Agustus silam, baru terjadi pergantian pengurus sebagai tindak lanjut dari permintaan induk holding BUMN Migas yakni Pertamina tertanggal 12 Juli 2019.
Apakah mungkin perombakan ini, dikarenakan sepanjang paruh pertama 2019 produsen emiten migas milik pemerintah tersebut belum mampu membukukan kinerja keuangan yang baik.