SEMARANG - Memiliki kota yang terbebas dari kemacetan adalah idaman bagi setiap orang. Apalagi dengan kondisi zaman sekarang, orang-orang lebih memilih berpergian menggunakan kendaraan pribadi.
Hal tersebut menjadi faktor terbesar penyumbang kemacetan terutama di jalan-jalan yang ramai akan aktifitas lalulintas. Tentu saja dengan adanya kemacetan di lokasi-lokasi yang strategis akan berdampak buruk bagi masyarakat atau setidaknya bagi warga yang bertempat tinggal di sekitar lokasi tersebut.
Pemerintah sebagai pihak yang berwenang mengatur dan menyelenggarakan fasilitas publik sebagai penunjang kepentingan umum, selalu berusaha untuk dapat mengurai kemacetan yang terjadi. Salah satu yang dapat dan sudah banyak dilakukan oleh pemerintah adalah dengan membangun flyover (jalan layang). Memang dengan adanya flyover akan sangat efektif untuk mengurai kemacetan di suatu lokasi.
Tetapi ada satu hal yang perlu diingat mengenai pembangunan flyover. Lokasi dimana ada pembangunan flyover akan menjadi jalur cepat, dimana pada jalan di lokasi tersebut akan terbebas dari hambatan, dan pengemudi yang lewat di jalan tersebut akan cenderung memacu kendaaraannya dengan kecepatan yang tinggi. Maka hal tersebut akan sangat membahayakan bagi para pejalan kaki yang akan menyeberang di jalan tersebut dan otomatis jalan tersebut menjadi zona rawan kecelakaan.
Para pejalan kaki seharusnya juga mendapat perhatian yang sama dengan pengendara yang mengalami masalah kemacetan. Jangan sampai dengan mengatasi masalah yang satu, kita mengabaikan masalah yang lainnya. Seperti halnya dengan kondisi yang terdapat di sepanjang Jalan Teuku Umar, Kelurahan Jatingaleh, Kecamatan Candisari, Kota Semarang, Jawa Tengah.
Dahulu sebelum adanya flyover Jatingaleh, memang terjadi kemacetan yang cukup parah terutama pada pintu keluar jalan tol. Tetapi sekarang, perubahan nyata dapat dirasakan oleh setiap pengemudi yang lewat pada jalan tersebut, karena kemacetan yang dulu ada, berhasil terurai dan menjadi jalur cepat berkat adanya flyover Jatingaleh.
Di sisi lain, dengan adanya flyover tersebut juga berdampak kurang baik terhadap penjalan kaki yang ada di lokasi tersebut, karena dua jembatan penyeberangan yang menjadi akses untuk mereka menyeberang harus dihilangkan akibat dari pelebaran jalan yang menjadi satu rangkaian dari proyek pembangunan flyover Jatingaleh. Dengan demikian, hal ini mempersulit pejalan kaki untuk menyeberang di jalan tersebut dan berdampak pada lingkungan di sekitar flyover Jatingaleh.
Permasalahan lebih kompleks muncul dari curhatan aspirasi para pedagang yang ada di Pasar Jatingaleh, mereka mengatakan bahwa jumlah pembeli menurun akibat tidak tersedianya akses penyeberangan ke Pasar Jatingaleh.
Senada dengan para pedagang yang ada di Pasar Jatingaleh, pihak SMK Antonius pun mengaku bahwa jumlah pendaftar calon siswa baru menurun karena dinilai lingkungan sekolah yang kurang aman bagi para siswa akibat tidak tersedianya akses penyeberangan berupa jembatan penyeberangan orang.
Atas dasar permasalahan di atas, maka dirasa sangat perlu untuk mengusulkan kepada Pemerintah Kota Semarang, terutama kepada Walikota Semarang, Bapak Hendrar Prihadi agar bekerjasama dengan dinas-dinas terkait dan juga Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VII (karena Jalan Teuku Umar berada di bawah wewenang Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) untuk melakukan pengadaan kembali Jembatan Penyeberangan Orang yang ada di depan Pasar Jatingaleh dan SMK Antonius, seperti sebelum adanya proyek pembangunan flyover Jatingaleh, sehingga baik pengendara maupun pejalan kaki sama-sama merasa diperhatikan kebutuhannya. (SH)