"If I go into myself", "kalau saya masuki diri saya sendiri", kata Hume, maka saya jumpai "bundles of conceptions", bergulung-gulung pengertian, bermacam-macam gambaran dari pada PATI-ini bukan cerita bohong , saya ceritaka seorang istri durhaka melupakan suaminya dan melarikan diri kumpul kebo dengan seorang oknum polisi, pindah pnadh kos , lalu merekayasa kasus dengan selingkuhannya itu menuntut, menggugat cerai suaminya , dan kasus ini sudah di adukan ke kepolisian terkait sejak 11 september 2011, namun karena di anggap tabu dan sara lalu banyak yang menutup nutupi kasus ini dan atasannya sampai sekarang belum menanggapi ataupun ada upaya penanganan serius dan penyelesaian masalah tersebut.
korban katakanlah namanya dd, sudah melaporkan kasus perbuatan bejat dan asusilan , preman , brutal arogan anarkis yang dilakukan pejabat pejabat dinas Pendikan tersebut baik melalui surat tertutup maupun surat terbuka,Korban juga sudah melakukan pengaduan ke instansi terkait , namun bukannya melakukan upaya mediasi dan mempertemukan fihak fihak yang berperkara dengan upaya damai ataupun penyelesaian tertutup kekeluargaan , malah memelintir dan memutar balik masalah dan tertutup semua hati nurani , baik instansi pendidikan , keagamaan , inspektorat, kepolisian , kejaksaan bahkan pengadilan sudah dikirimkan surat pengaduan tertulis.
semua Nihil, semua harus memakai calo perkara dan pengacara . keadaan makin memprihatinkan lagi karena tidak seorangpun membela DD trsebut. kepada LBH dan konsorsium yang berkenan membantu saudara DD yang kena musibah besar pelanggaran hukum dan penyimpangan wewenang , aksi premanisme , kebrutalan yang dilakukan pejabat pejabat baik Dinas maupun oknum polisi yang memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan yang di alami DD mohon di tolong.
kepada Bapak presiden mohon untuk turun tangan menangani Instansi pemerintah yang morat marit ini , KepadaBapak Gubernur Jawa tengah tolonglah korban ini agar penderiataannya terbantu.MOHON kepada Bapak bupati bukalah hati nurani utnutk kami , pak , karena ini terkait urusan martabat dan harga diri anak bangsa dan warga negara yang mempunyai kedudukan sama di muka hukum, untuk jangan di gantang masalah ini berlarut larut.
Korban sudah melaporkan ke RI 1 , ke Kemendiknas , Kemenkumham , Menkopolkam , Ombudsman , KOMPOLNAS, Mabes Polri, terkai korporasi penyimpangan jabatan massif yang dilakukan pejabat pejabat mulai kepala sekolah yang sewenang wenang, pengawas yang urakan , dan kepala disan yang seenaknya sendidi asal meng-acc weweangan yang diluar batas , ditambah lagi teror intimidasi, penggunaan kekuasaan melebihi zaman penjajahan jepang dan belanda-- Mohon Menpan , sesneg , Dan Bapak presiden Bapak JOKOWI mendengarkan keluhan saya melalui nitizen ini tanpa salah sangka, penyimpangan weweang ini dilakukan kroyokan dan beramai ramai oleh oknum pejabat dinas pendidikan Kabupaten Pati , yang tidak mau mempertanggungjawabkan kesalahan wewenang kepada DD , yang dibuatnya , dan sengaja menutupi dan membakingi kejahatan anak buahnya.
seorang guru SD an IWW , yang dilakukannya semenjak diangkat PNS tahun 2010. penyimpangan ini dilakukan secara terbukan , yang terkandung penyimpangan jabatan , Suap , korupsi , gratifikasi , dan premanisme di kalangan kepala sekolah dan SKPD terkait , mohon di tanggapi bapak presiden JOKO WIDODO.
toloong lah paak , kami orang lemah tak berdaya menghadapi kepala - kepala disan yang tak punya nurani ini.Kasus sudah ribuan kali saya adikan semenjak pak SBY , dan data data semua ada di nitizen . pada prinsipnya saya tidak mengkritik orang perorang tertentu , tapi kritik akan buruknya kinerja birokrasi yang acak acakan dan awut awutan di kalangan pendi9dika dan pegawai dinas pendidikan Kab pati di zaman yang sudah serba canggih ini. tak ada lagi alasan kesalahan prosedur.
karena semua pertanggungjawaban harus transparan dan akuntabel termasuk juga soal permutasi jabatan , dan perceraian di antara PNS di kalangan dinas pendidikan yang marak akibat banyaknya percaloan , penitipan guru Honor , perzinaan, perselingkuhan ,KKN, korupsi yang telah mengabaikan prinsip pendelegasian wewenang dan profesionalisme pelayanan negara kepada masyarakatat . dan aapa yang dilakuan SKPD tertentu itu adalah preseden buruk citra Dinas pendidikan yang harus jadi sorotan bersama dan diperlukan penanganan inteligen , karena sungguh bertentangan den PP. tentang pelayanan publik.
kebijakan pemerintah soal disiplin pegawai negeri , yang mestinya melakukan pelayanan cepat , prima , bersih dan transparan.Kami masyarakat mohon Menpan segera menegur dan membenahi kasus mal-administrasion di Dinas pendidikan Kabupaten Pati yang merugikan masyarakat ini , dan kepala dinas kabupaten pati harus di tegur oleh bapak gubernur , bapak presiden , DPR, dan inspektorat , terkai kecerobohan yang dilakukan secara massif tersebut. mohon laporan kami ini ditanggapi secara serius oleh fihak terkait. desk kada pati.comic 1. sun gat//: http://www.kompasiana.com/sondongmajeruk.blogspot