Pendirian akta perkumpulan di Indonesia melibatkan beberapa syarat dan prosedur. Akta perkumpulan adalah dokumen resmi yang digunakan untuk mendirikan suatu organisasi atau perkumpulan di Indonesia. Berikut adalah syarat umum untuk pembuatan akta perkumpulan:
Pendiri:
- Perkumpulan memerlukan minimal tiga orang pendiri. Pendiri bisa berupa individu atau badan hukum.
Nama Perkumpulan:
- Pilih dan daftarkan nama perkumpulan. Pastikan nama yang dipilih belum digunakan oleh perkumpulan lain dan sesuai dengan ketentuan hukum.
Tujuan Perkumpulan:
- Tentukan tujuan atau maksud pembentukan perkumpulan dengan jelas. Tujuan ini akan dicantumkan dalam akta perkumpulan.
Alamat:
- Tentukan alamat perkumpulan, baik alamat kantor maupun domisili perkumpulan.
Ketentuan Keanggotaan:
- Tentukan ketentuan mengenai keanggotaan perkumpulan, hak, dan kewajiban anggota.
Struktur Organisasi:
- Tentukan struktur organisasi perkumpulan, termasuk susunan pengurus, pembentukan badan pengawas (jika diperlukan), dan mekanisme pengambilan keputusan.
Ketentuan Pengelolaan Keuangan:
- Tentukan ketentuan mengenai pengelolaan keuangan perkumpulan, termasuk sumber pendanaan, pembukuan, dan penggunaan dana.
Pembuatan Akta Notaris:
- Persiapkan rancangan akta perkumpulan. Rancangan ini akan digunakan oleh notaris untuk menyusun akta perkumpulan.
Notaris:
- Pilih notaris yang akan membantu dalam pembuatan akta perkumpulan. Notaris akan memeriksa kelengkapan dokumen dan membuatkan akta perkumpulan.
