Guratan Tinta Menggerakkan Bangsa, Amerta 2023
Artikel Opini "Jejak Anak Muda Indonesia: Gagasan Ksatria Airlangga melalui Akselerasi Kajian SDGs untuk Mewujudkan Indonesia Emas 2045"
Isu : Sosial Ekonomi
Menilik Implementasi Kebebasan Berbangsa dalam Alinea Pertama Pembukaan UUD 1945
(Perspektif Kontra)
Kebebasan berbangsa merujuk pada hak individu dan kelompok untuk menjalani kehidupan dan mengembangkan budaya mereka sesuai dengan identitas bangsa mereka. Ini melibatkan kebebasan berekspresi, hak berpartisipasi dalam proses politik, pemeliharaan warisan budaya dan tradisi, serta kebebasan dalam beragama dan beribadah. Pada intinya rakyat Indonesia seharusnya memiliki kebebasan dalam menentukan dan mengekspresikan diri selama itu tidak menyalahi hukum yang berlaku.
Konsep kebebasan berbangsa yang tercantum dalam alinea pertama Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) telah menjadi pijakan utama bagi bangsa Indonesia dalam merumuskan arah pembangunan negara dan masyarakat. Meskipun konsep ini mengandung aspirasi yang kuat untuk memajukan kehidupan masyarakat, terdapat beberapa tantangan yang perlu dihadapi dalam upaya implementasinya. Alinea pertama Pembukaan UUD 1945 menyatakan, "Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan." Namun, dalam pelaksanaannya, ada beberapa pertimbangan yang muncul.
1. Keterbatasan dan Konflik Hak
Pada dasarnya, kebebasan berbangsa merupakan hak fundamental yang harus dihormati dan dijamin oleh negara. Namun, konflik dapat timbul ketika kebebasan individu atau kelompok bertentangan dengan kebebasan kelompok lain atau dengan kepentingan nasional. Misalnya, pertentangan antara hak berbicara secara bebas dan perlindungan terhadap kehormatan dan keamanan publik.
2. Tantangan Multikulturalisme
Indonesia adalah negara yang kaya akan keragaman budaya dan agama. Meskipun alinea pertama UUD 1945 mengandung semangat kesatuan dan persatuan, implementasi kebebasan berbangsa juga harus mempertimbangkan hak-hak kelompok minoritas dan keberagaman budaya yang ada. Pada kenyataannya, menemukan keseimbangan antara kebebasan dan pertahanan terhadap intoleransi dan konflik budaya bukanlah tugas yang mudah.