Sudah menjadi hal yang umum dan lumrah di Indonesia, jika para elit politik terutama yang menduduki jabatan politik penting, baik di tingkat pusat sampai di tingkat desa.
Mereka akan berlomba-lomba untuk mempersiapkan anggota keluarganya menjadi eksekutor generasi penerus jabatan politik mereka.
Maka jangan heran kalau sering kita mendengar, ada istri, suami, anak, adik atau kakak dari seorang presiden, ketua parpol, anggota DPR, gubernur, bupati dan bahkan kepada desa yang terjun ke panggung politik setelah anggota keluarga mereka yang lain habis periodisasi masa jabatannya.
Tujuannya jelas, yakni untuk mengamankan kekuasaan politik agar tetap di tangan keluarga atau kelompok mereka.
Lalu, wajarkah politik dinasti ini ada dan terjadi di panggung politik tanah air?
Pengertian politik dinasti
Menurut penulis politik adalah sebuah seni untuk mendapatkan atau mempertahankan kekuasaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Sedangkan kata "dinasti" sendiri dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai keturunan raja-raja yang memerintah atau semua yang berasal dari satu keluarga.
Karena politik di Indonesia menganut sistem demokrasi, dan bukan kerajaan atau monarki, maka munculah istilah politik dinasti.
Dengan demikian, secara umum penulis mengartikan politik dinasti sebagai sebuah upaya untuk mendapatkan atau mempertahankan kekuasaan politik yang dijalankan oleh sekelompok orang yang masih terkait dalam hubungan kekeluargaan.