Setelah quick count (QC) pileg 2014 dirilis, sejak itu pula parpol-parpol mulai bergerilya. Beragam wacana koalisi pun mulai dibangun. Bongkar pasang skema koalisi oleh para pengamat pun bertebaran. Harus diakui bahwa salah satu hal penting yang ditunggu-tunggu oleh banyak pihak diluar hasil pileg adalah skema koalisi yang terbangun. Banyak orang yang menunggu dengan penasaran bagaimana koalisi untuk mengusung pasangan capres-cawapres terbentuk. Tentu saja, koalisi bukanlah hal yang dengan mudah ditentukan. Banyak kesepakatan, janji, platform, ideologi, bahkan logistik yang harus dibicarakan antar parpol untuk mencari kesamaan sebagai dasar sebuah koalisi.
Akan tetapi, alih-alih memulai penjajakan koalisi dengan baik, beberapa partai justru masih disibukkan dengan masalah internal yang telah, sedang, atau sepertinya akan muncul. Konflik internal dalam tubuh sebuah parpol itu sedikit banyak akan menjadi ganjalan dalam proses pembentukan koalisi, bahkan bisa sampai berpengaruh pada kontestasi pilpres nanti.
Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
Mungkin inilah partai yang paling bergejolak menjelang pilpres nanti. Gejolak ini muncul dan memuncak tatkala sang ketua umum, Suryadharma Ali (SDA), menghadiri kampanye terbuka Partai Gerindra di Gelora Bung Karno pada tanggal 23 Maret 2014. Kedatangan itu tentu saja menjadi salah satu indikator secara langsung bahwa PPP akan melakukan koalisi dengan Gerindra untuk mengusung Prabowo Subianto sebagai capres.
Sontak saja kedatangan SDA itu membuat sebagian pengurus teras PPP kaget bukan kepalang. Sebut saja Emron Pangkapi, sang wakil ketua umum. "Orang-orang bawah sedang bertempur, ketuanya malah menyerahkan kepala ke partai lain. Itu membuat yang berada di tingkat bawah menangis dan kesal," tukas Emron.
Kasus ini terus berlanjut. Menurut isu yang beredar, nasib Suryadharma akan ditentukan di Mukernas PPP yang akan dihelat pada akhir April ini. Isu pemecatan SDA pun mulai berhembus. Manuver politik SDA ternyata justru memunculkan konflik internal di PPP yang bukan tidak mungkin akan berdampak pada peta koalisi partai ini dengan Gerindra.
Partai Golongan Karya (Golkar)
Jika ada partai yang ketua umumnya terus digoyang proses pencapresannya, maka Golkar adalah jawabannya. Nasib Aburizal Bakrie (ARB) memang selalu saja dikelilingi oleh isu re-evaluasi pencapresannya. Sejak tahun lalu, karena elektabilitas yang tidak menunjukkan peningkatan signifikan, beberapa faksi di internal Golkar mulai mencuatkan isu evaluasi pencapresan ARB. Salah satu faksi yang paling getol mengusung hal ini adalah faksi dari Akbar Tandjung.
Elektabilitas ARB yang sangat rendah dibandingkan dengan beberapa capres partai lain, seperti Jokowi dan Prabowo Subianto, sering dikait-kaitkan dengan kasus Lumpur Lapindo yang sampai sekarang masih menyisakan masalah. Kasus pengemplangan pajak pun bisa menjadi faktor lain. Terakhir, sebuah video yang diunggah ke Youtube yang memuat konten saat ARB berlibur dengan artis wanita di Maladewa.
Berhasil meredam isu tersebut pada pra-pileg, ARB kemudian dihadapkan pada kenyataan bahwa Golkar ternyata hanya mampu meraih sekitar 14% suara pemilih. Jika bercermin pada 2009, perolehan ini sejatinya mengecewakan karena terjadi stagnasi raupan suara. Lagi-lagi dengan pencapaian di pileg ini, pencapresan ARB kembali digoyang oleh internal Golkar. Agung Laksono pun mendukung wacana evaluasi ini, walaupun dia belum memastikan apakah evaluasi ini akan berkaitan dengan penggantian ARB sebagai capres Golkar.
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)