Belum maksimalnya proses reboisasi dan rehabilitasi diklaim menjadi salah satu penyebab masih luasnya lahan kritis di Kalimantan Selatan, baik oleh pihak perusahaan maupun pemerintah provinsi selaku pemangku kebijakan. Padahal, di provinsi ini sudah ada kewajiban reklami lahan, terutama untuk lahan bekas galian tambang.
Ditemui beberapa waktu lalu, Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Kalimantan Selatan, Kisworo Dwi Cahyono, mengungkapkan bahwa saat ini lahan kritis masih tergolong luas. Dari catatan yang dimiliki, lebih dari 500 ribu hektar lahan kritis ada di provinsi ini. "Bahkan lebih setengah juta hektar, antara 500-600 ribu hektar," tuturnya kepada awak media.
Aktivis lingkungan yang dikenal vokal ini juga menyebut, bahwa program rehabilitasi dan reboisasi yang dilakukan oleh pihak terkait masih belum maksimal. Apalagi banyak perusahaan yang belum melaksanakan kewajibannya untuk memperbaiki lahan yang sudah dikeruk dan diekspoitasi habis-habisan.
Penanaman pohon yang gencar dilaksanakan hampir di seluruh daerah di Kalimantan Selatan, diharapkan Cak Kis dapat membantu mengurangi luasan lahan kritis yang ada. Seperti yang dilaksanakan oleh Polda Kalimantan Selatan dan pemerintah provinsi pada 10 Januari lalu, yang juga bagian dari peringatan Hari Lingkungan Hidup Nasional.
Penanaman bibit pohon yang juga bagian dari program Revolusi Hijau itu diharapkan dapat optimal hasilnya dan meningkatnya luasan daerah resapan air. Sehingga potensi terjadinya bencana ekologis akibat rusaknya lingkungan dapat diminimalisir dengan dukungan seluruh pihak, khususnya pemerintah selaku pemangku kebijakan yang memiliki kewenangan.
"Ini salah satu langkah yang patut diapresiasi, agar ke depan tak hanya sekitar gunung (kawasan Cempaka-red) saja yang ditanami, namun lebih luas lagi," tambahnya. Ia juga berharap, penanaman tak hanya sebatas seremonial, namun dapat menjadi agenda rutin agar perbaikan lahan yang rusak akibat eksploitasi yang berlebihan dapat lebih optimal. (eva)
