Drama pagar laut ini bukan misteri, tetapi perbuatan saling menguntungkan yang terkolaborasi. Kolaborasi adalah proses bekerja sama untuk menyelesaikan tugas atau mencapai tujuan bersama. Agar kesannya ada yang benar dan ada yang salah, maka digoreng seolah misteri. Karena di balik ini, ada apa? Mudah bukan menebaknya secara logika?
(Supartono JW.25012025)
Pemagaran laut dengan bambu, ada yang sampai puluhan km di Tangerang, juga di beberapa wilayah lain di Indonesia, bukanlah hal yang mudah dan murah.
Logikanya?
Secara logika, siapa pun yang berani memagari laut, pasti karena sudah mengantongi bukti kuat bahwa perbuatan mereka adalah legal karena ada pihak pemerintah yang membantu membuatnya menjadi legal dalam bentuk bukti-bukti yang dapat menghindarkan mereka dari jerat pidana.
Hingga artikel ini saya tulis, rakyat Indonesia belum mendapatkan kejelasan informasi, siapa dalang pemasangan pagar laut itu.
Yang sekarang rakyat tahu, pagar laut, khususnya yang di Tanggerang sedang dalam proses pembongkaran atas perintah langsung Presiden Prabowo. Meski, secara hukum, pagar laut itu, prosesnya baru penyegelan oleh pihak terkait. Tapi perintah bongkar mengalahkan proses hukum, karena siapa dalang di balik pagar laut ini belum terungkap.
Tapi, dari semua drama tentang pagar laut itu, mungkin para pihak yang terlibat dan ikut andil dan kecipratan rezeki pura-pura lupa/tidak mau tahu/tetap menganggap rakyat bodoh.
Wahai semua pihak yang terlibat dalam hal pagar laut, drama kalian itu sudah kuno. Siapa yang berkepentingan dan punya uang? Siapa yang butuh uang? Semua berkolaborasi di drama pagar laut ini, sehingga sampai detik ini, nampaknya, Pemerintah pun tidak mau gegabah langsung menangkap siapa dalangnya.
Sepertinya, pihak pemasang pagar laut ini, justru masih cukup masif dalam posisi tawarnya karena punya uang. Rakyat pun dikira bodoh. Karena menangkap maling ayam saja mudah. Pagar laut yang sampai puluhan km, seolah begitu rumit.
Apakah era Pemerintahan baru, masih harus ikut bertanggung jawab atas perbuatan KKN yang TSM dari pemerintahan sebelumnya?