Gembar-gembor menyoal new normal atau normal baru yang terutama di inisiasi oleh Presiden Jokowi, ternyata tak diiringi dengan menurunnya kasus corona. Bahkan, dalam empat hari terakhir, 9-12 Juni 2020, akumulasi penambahan kasus corona di Indonesia justru rata-rata di angka 1000an.
Hal jelas semakin menambah was-was para orang tua siswa di Indonesia, sebab Kemendikbud jelas sudah memutuskan bahwa tahun ajaran baru 2020/2021 akan dimulai pada 13 Juli 2020. Artinya, hanya dalam jangka waktu sebulan ke depan, anak-anak akan kembali sekolah.
Tahun ajaran baru jangan asal jalan
Pertanyaannya, dengan memaksakan tahun ajaran baru dimulai pada 13 April 2020, sementara jangankan masa transisi menuju kehidupan normal baru, kasus corona di Indonesia justru malah terus meninggi.
Kejadian di Finlandia, Prancis, Korea Selatan, dan Inggris, yang kasus coronanya sudah menurun, kemudian mereka berani membuka sekolah saja, ternyata corona kembali menyerang siswa dan guru, hingga terpaksa sekolah kembali ditutup.
Sejak corona hadir di Indonesia, lalu sekolah juga dilaksanakan secara daring, sudah terbukti bahwa hasil belajar siswa tidak seperti yang diharapkan. Lalu, masyarakat dan para pengamat dan akademisi pun sepakat, bahwa pendidikan melalui daring di Indonesia belum dapat dilakukan karena banyak faktor, antara lain dari gurunya yang belum siap dan gaptek, siswa yang tidak memiliki sarana sesuai kebutuhan pembelajaran daring, seerta belum meratanya jangkauan teknologi yang menyasar ke seluruh wilayah Indonesia, dan lain-lainnya, termasuk kurikulum dan metode pembejarannya.
Fakta lain, dalam kondisi belajar secara normal dengan tatap muka di kelas dengan guru saja, selama ini hasil pendidikan siswa di Indonesia mutunya masih sangat rendah. Jelas, faktor ini pengaruh utamanya ada pada persoalan kurikulum dan para gurunya yang masih banyak jauh dari profesional. Masih menggunakan paradigma mengajar di kelas, bukan paradigma mendidik. Terutama untuk gurunya pun tidak kreatif dan inovatif serta kurang dalam hal menjadi "pembelajar".
Pertanyaannya lagi, apa yang sudah disiapkan oleh Mas Nadiem dan Kemendikbud yang memaksakan tahun ajaran baru dimulai 13 Juli 2020? Sementara berbagai fakta dan data telah membuktikan bahwa pembelajaran melalui daring, baik guru maupun siswanya masih belum siap, sehingga hasil belajar pun tentu jauh dari target tujuan.
Bila cara daring tetap akan dipaksakan karena dengan tatap muka, juga masih akan sengat berisiko, maka sudah berang tentu, tahun ajaran baru hanya akan lebih sekadar dari menjalankan program tempelan atau demi merealisasikan tahun anggaran pendidikan, hanya asal jalan, karena mengabaikan tujuan utama, yaitu hasil pendidikan yang mumpuni dan berkualitas serta anak didik yang berkarakter.
Namun, dengan situasi dan kondisi pandemi corona yang masih merajalela dan terus menjangkiti masyarakat, maka dapat dipastikan, pada 13 Juli 2020, pembukaan tahun ajaran baru akan dilakukan dengan tatap muka, siswa hadir ke sekolah, meski dengan protokol kesehatan. Ini jelas menjadi kegiatan yang menantang virus corona seperti yang dilakukan Finlandia, Prancis, Korea Selatan, dan Inggris.
Apakah, Kemendikbud akan bertanggungjawab bila kejadiannya siswa dan guru di Indonesia akan mengalami kejadian seperti tiga negara Eropa dan Korea Selatan? Harus dipikirkan matang, dianalisis secara cermat dan cerdas, jangan sampai mengulang seperti persitiwa tagihan listrik bulan Juni 2020. Rakyat kecewa dan kisruh, PLN Cuma bilang, rakyat boleh protes dan bila tagihan kelebihan akan dikembalikan. Ini kan namanya tidak cerdas dan tidak menganalisis dampak yang sudah pasti akan terjadi.