Pemerintah secara resmi kembali menaikkan tarif BPJS Kesehatan melalui Perpres Nomor 64 Tahun 2020, lalu mendapat respon "sangat negatif" dari masyarakat dan berbagai kalangan.
Lalu, Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia (KPCDI) kembali secara resmi mendaftarkan gugatan uji materi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 64 Tahun 2020 ke Makhamah Agung (MA). Karena sebelumnya, atas tuntutannya, KPCDI telah berhasil memenangi gugatan kenaikan iuran BPSJ ke MA, masyarakat kini sedang menunggu upaya dan perjuangan KPCDI lagi karena pemerintah seperti tak punya hati, buta dan tuli, padahal masyarakat sedang situasi sulit yakni adanya pandemi corona COVID-19.
Anehnya, hari ini Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Febrio Kacaribu menjelaskan, sebenarnya kenaikan tarif iuran BPJS Kesehatan tersebut masih lebih rendah jika dibandingkan dengan perhitungan aktuaria.
Coba apa yang diungkap Febrio? "Ini (kenaikan iuran) masih jauh di bawah perhitungan aktuaria, (harusnya) untuk kelas I Rp 286.000, kelas II Rp 184.000. Artinya segmen ini masih mendapatkan bantuan pemerintah sebenarnya," Ujar Febrio dalam video conference, Jumat (29/5/2020).
Tak pelak atas penjelasan Febrio yang sangat terlambat ini, semakin menunjukkan betapa carut marutnya pengelolaan BPJS. Jelas, maksud Febrio tetap mau membela pemerintah bahwa kenaikan iuran BPJS adalah tepat, malah lebih murah.
Namun, rakyat juga semakin jelas, bahwa pemerintah maupun pengelola BPJS memang belum sesuai tuntutan dan karenanya MA mengabulkan tuntutan KPCDI. Bila Febrio menyebut aktuaria, masyarakat juga perlu tahu dan memahami apa aktuaria itu?
Aktuaria adalah ilmu tentang pengelolaan risiko keuangan di masa yang akan datang. Ilmu aktuaria merupakan kombinasi antara ilmu tentang peluang, matematika, statistika, keuangan, dan pemrograman komputer.
Perlu masyarakat ketahui, di luar negeri profesi aktuaris termasuk kelompok profesi elit dengan gaji sangat besar. Jadi, ketika sekarang, di waktu yang cukup terlambat, Febrio membawa-bawa aktuaria, jelas menjadi pertanyaan.
Berapa aktuaris yang disewa "mereka" dan digaji besar seperti para pejabat BPJS. Sementara, di waktu yang tidak tepat, memaksa iuran BPJS naik. Dan, baru sekarang mengungkap iuran BPJS seharusnya naiknya lebih besar.
Dengan demikian Febrio secara tidak langsung meminta masyarakat bersyukur karena naiknya iuran BPJS tidak seperti perhitungan aktuaris? Dengan begitu, Febrio juga lagi memuji bahwa pemerintah sejatinya sudah memihak dan membela rakyat?
Febrio, Febrio. Kalau Anda tak duduk sebagai Kepala BKF, dan kini sebagai rakyat biasa, apakah Anda akan dengan mudah bicara bahwa kenaikan iuran BPJS per 1 Juli 2020 untuk kelas I dan II murah? Begitu?