Bolak-balik bikin gaduh dan resah, itulah sikap dan perilaku para menteri dan staf ahli Kabinet Indonesia Maju.
Sejak pandemi corona hadir, tak sigapnya pemerintah Indonesia ditambah oleh sikap para menteri dan staf ahli terus membikin masyarakat semakin kurang respek dan malah antipati.
Mulai dari menteri yang menganggap enteng corona dan cengengesan, lalu ada menteri yang bak perdana menteri, lalu para staf ahli yang sok tahu, berikutnya kebijakan yang mencla-mencle.
Adanya usulan lockdown sebelum virus menyebar, namun malah tetap santai, lahirnyanya kebijakan PSBB pun cukup lelet. Selanjutnya ada Peraturan Larangan Mudik, namun belakangan ada pelonggaran.
Tak henti di situ, moda transpirtasi pun dibuka di tengah masa berlakuknya larangan mudik. Tak puas dengan semua kisruh dan suasana yang dibikin keruh, setelah beberapa lama pemerintah pusat mengatur pemerintah daerah, tarik ulur dan ujungnya pemerintah daerah yang kena imbas dan dibikin repot, kini ada lagi menteri-menteri yang coba membikin kisruh lagi dengan saling intervensi kepada pemerintah daerah.
Terbaru, ada lagi menteri yang mengaku heran dengan adanya usulan lockdown dari berbagai pihak. Menteri ini mengatakan risiko lockdown dapat menyebabkan dampak dalam jangka panjang yang disampaikan dalam webinar "Kebijakan Strategis Menghadapi Dampak Pandemik di Sektor Pembangunan Manusia Berbasis Revolusi Mental", Kamis (7/5/2020).
Selanjutnya menteri ini juga mengatakan dengan lockdown itu berarti seluruh biaya hidup masyarakat ditanggung oleh pemerintah. Bahkan hingga menanggung biaya hidup hewan peliharaan. Padahal dalam UU jelas kalau kita melockdown itu seluruh kehidupan dasar masyarakat yang di-lockdown harus jadi tanggungan pemerintahan pusat, bukan hanya orangnya termasuk hewan peliharaannya.
Aneh, kok hari gini, si menteri mengungkit masalah lockdown dan ngomongin biaya. Ke mana saja menteri ini? Sungguh bikin kesel dan bikin prihatin, kok para menteri bisanya hanya bikin gaduh.
Usulan lockdown itu kapan, pak menteri? Coba begitu ada pendemi, Indonesia langsung bikin lockdown minimal 14 hari. Tentu virus tidak akan masuk. Negara biayai semua kehidupan selama 14 hari, kan memang aturan lockdown begitu.
Coba andai lockdown dilakukan sebelum ada virus. Yakin perekonomian dan kehidupan rakyat Indonesia, sekarang sudah normal. Lihat Vietnam, pak Menteri!
Jangan memutar balikkan fakta, seolah yang mengusulkan lockdown orang-orang "bodoh" yang tidak paham arti lockdown dan tidak paham akan apa yang harus terjadi dalam lockdown.