Antisipasi pencegahan, dan penanganan virus corona oleh pemerintah Indonesia sudah salah sejak awal hadirnya wabah ini. Bahkan pertimbangan menyangkut karakter masyarakat Indonesia yang berbeda dengan negara lain, seperti tak pernah diperhitungkan oleh pemerintah.
Rentetan artikel menyoal corona sudah saya tulis di media ini. Khusus untuk karakter masyarakat Indonesia, sudah saya ungkap tentang ketimpangan pendidikan, ketimpangan sosial, ketimpangan ekonomi yang kesimpulannya mengerucut kepada masih sangat lemahnya kecerdasan emosi sebagian besar masyarakat Indonesia.
Kecerdasan emosi ini akarnya juga dari tak cerdas intelegensi dan tak cerdas personaliti. Parahnya, pemimpin negeri dengan pemerintahan Indonesia pun boleh dibilang setali tiga uang dengan kondisi masyarakat.
Bagaimana tidak, saat virus sudah mulai berpandemi dari Wuhan ke negara lain, saat itu, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menanggapi penelitian Harvard Univesity yang menyatakan bahwa virus corona mungkin telah masuk ke Indonesia, tapi tak terdeteksi.
Kemenkes justru menilai bahwa penelitian yang dilakukan ahli dari Harvard itu merupakan model matematika melalui volume penerbangan antara Wuhan dan 26 negara lainnya. Karenannya Kemenkes menyebut kalkulasi itu belum bisa dipastikan kebenarannya.
Coba apa yang diucapkan Kemenkes kepada awak media saat itu? "Saya sudah baca penelitiannya. Penelitian Harvard itu model matematika untuk memprediksi dinamika penyebaran novel corona virus berdasarkan seberapa besar orang lalu lalang," ujar Kepala Badan Litbang Kesehatan Kemenkes Siswanto di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (10/2/2020).
Betapa sok tahunya Siswanto saat itu. Bahkan Siswanto juga menambahkan ke-sok tahu-annya, bahwa apabila mengikuti model penelitian ahli Harvard itu, seharusnya sudah ada 6 hingga 7 kasus virus corona di Indonesia.
Namun, Siswanto memastikan bahwa hingga kini belum ada masyarakat Indonesia yang terpapar virus asal Kota Wuhan, China, itu.
Inilah awal muasal mengapa kini pandemi corona terus merajalela. Sebab, para ahli dari berbagai negara pun memastikan bahwa, sebelum Presiden Jokowi mengumumkan kasus positif corona 1 dan 2 di Indonesia, sebenarnya kasus corona sudah menyebar di Indonesia, namun tidak mampu dideteksi oleh pemerintah.
Bersamaan dengan kondisi penyebaran yang tidak mampu mendeteksi, pemerintah Indonesia pun tak ada upaya pencegahan dan melindungi masyarakat dengan tetap longgar masuk keluarnya WNI atau WNA dari dan ke luar negeri baik melalui Bandara maupun pelabuhan.
Setelah virus akhirnya terdeteksi, Presiden pun tetap kukuh bak Raja, yang tetap memerintahkan kepada daerah bahwa lockdown hanya ada di tangan pemerintah pusat karena menyadari "ketimpangan" masyarakatnya.