Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memiliki beberapa tugas utama yang sangat penting dalam sistem pemerintahan Indonesia. Berikut adalah beberapa tugas utama DPR:
Legislasi: DPR bertanggung jawab untuk membuat, membahas, dan mengesahkan undang-undang. Proses ini melibatkan berbagai tahap, mulai dari penyusunan rancangan undang-undang hingga pengesahan oleh Presiden.
Anggaran: DPR memiliki wewenang untuk menyetujui anggaran negara yang diajukan oleh pemerintah. Ini termasuk pembahasan dan persetujuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Pengawasan: DPR melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang dan kebijakan pemerintah. Ini termasuk memantau kinerja pemerintah dan lembaga negara lainnya untuk memastikan bahwa mereka bekerja sesuai dengan hukum dan kepentingan rakyat.
Representasi: Sebagai wakil rakyat, anggota DPR bertugas untuk menyuarakan aspirasi dan kepentingan konstituen mereka. Mereka harus mendengarkan dan memperjuangkan kebutuhan serta keinginan masyarakat yang mereka wakili.
- Diplomasi: DPR juga memiliki peran dalam diplomasi internasional, termasuk menjalin hubungan dengan parlemen negara lain dan organisasi internasional.
ada beberapa perubahan signifikan pada komposisi anggota DPR periode 2024-2029:
Jumlah Kursi: Jumlah kursi DPR bertambah menjadi 580, naik dari 575 pada periode sebelumnya. Penambahan ini terutama disebabkan oleh pemekaran wilayah di Papua yang menghasilkan empat provinsi baru1.
Partai Politik: Delapan partai politik berhasil lolos ambang batas parlemen dan mendapatkan kursi di DPR. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) memperoleh kursi terbanyak dengan 110 kursi, diikuti oleh Golkar dengan 102 kursi, dan Gerindra dengan 86 kursi2.
Perubahan Representasi: Beberapa partai mengalami perubahan signifikan dalam jumlah kursi yang mereka peroleh. Misalnya, Partai Demokrat mendapatkan 44 kursi, sementara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memperoleh 53 kursi
Tidak Lolosnya PPP: Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tidak berhasil lolos ambang batas parlemen kali ini, yang merupakan perubahan besar dibandingkan periode sebelumnya
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memiliki hak dan kewajiban yang diatur oleh undang-undang untuk memastikan mereka dapat menjalankan tugasnya dengan baik.