Kesejahteraan Masyarakat disunting melalui Peningkatan Kemudahan Berkonsumsi
Pahit rasanya, negara kepulauan terbesar di kawasan ASEAN, Indonesia, kembali menelan kabar buruk seputar pertumbuhan ekonomi. Pasalnya, laju pertumbuhan ekonomi Indonesia menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) kian melambat pada triwulan III 2023 yakni sebesar 4,94% dari triwulan sebelumnya yang sebesar 5,17%. Hal ini dipantik oleh adanya konsumsi pemerintah berupa belanja pegawai yang menggeser dana ke penyaluran gaji dimana mengalami pertumbuhan negatif.
Meskipun konsumsi pemerintah mengalami kemunduran pertumbuhan ekonomi, di samping itu konsumsi rumah tangga justru sebaliknya. Dengan adanya kenaikan mobilitas yang kian berlanjut hingga saat ini, daya beli masyarakat terlihat stabil. Sehingga dalam hal ini tetap menyokong pertumbuhan ekonomi dari sisi permintaan domestik. Sejalan dengan kenaikan permintaan konsumsi rumah tangga, pertumbuhan investasi seluruhnya meningkat selaras dengan pembangunan infrastruktur Pemerintah, termasuk dalam menciptakan proyek pembangunan di Ibu Kota Nusantara (IKN).
Sekilas dapat tercerahkan bagaimana permintaan domestik pada konsumsi rumah tangga dapat mendeskripsikan bahwa konsumsi rumah tangga dapat mempengaruhi laju pertumbuhan ekonomi. Selain meningkatkan pertumbuhan ekonomi, konsumsi rumah tangga dapat menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat.
Namun, apakah tingkat kesejahteraan masyarakat di kawasan perkotaan dan perdesaan memiliki kesetaraan? Ironisnya kawasan perkotaan dan pedesaan diibaratkan memiliki perbedaan kasta yang teramat besar.
Masyarakat pedesaan di Indonesia umumnya memiliki kawasan yang lebih luas dibandingkan dengan masyarakat perkotaan. Walaupun begitu, tidak menjamin konsumsi rumah tangga di kawasan pedesaan lebih tinggi dibanding dengan masyarakat kota. Lantaran masyarakat pedesaan sering digolongkan ke dalam suatu golongan in the bottom of the pyramid. Golongan in the bottom of the pyramid memiliki arti golongan dengan pendapatan rendah dan tidak teratur, berdomisili di daerah terpencil, orang dengan keterbatasan fisik/mental/cacat, pekerja buruh yang tidak memiliki identitas legal, serta masyarakat daerah terluar.
Lazimnya, permintaan akan konsumsi rumah tangga sejalan dengan layanan keuangan dan likuiditas yang tersedia. Ketidakmerataan layanan keuangan dan kendala likuidasi mendukung kurangnya permintaan konsumsi. Sehingga terjadi ketidakseimbangan baik dari sisi demand oleh masyarakat dan supply oleh penyedia layanan keuangan.
Guna men-support pendalaman pasar keuangan serta mereduksi inequality masyarakat perkotaan dan pedesaan, inklusi keuangan digencarkan dengan menyasar masyarakat yang tergolong ke dalam in the bottom of the pyramid yang sejatinya unbanked dan underserved.
Dengan meningkatkan inklusi keuangan diharapkan penduduk dewasa dapat memiliki dan menggunakan akun untuk tabungan, melakukan transaksi, mendapatkan akses pinjaman berupa kredit yang lebih aman, serta memitigasi risiko ekonomi. Selanjutnya, inklusi keuangan menyandang tujuan akhir berupa peningkatan kesejahteraan masyarakat sehingga pendekatan kedalaman keuangan yang mana secara efektif dapat berimpak terhadap kesejahteraan dan kemandirian perekonomian kelompok unbanked dan unreserved.
Belum lengkap apabila inklusi keuangan hanya digencarkan secara efektif namun belum efisien. Di tengah disrupsi teknologi digital harusnya dimanfaatkan dengan optimal agar perekonomian Indonesia dapat berjalan masif seperti perekonomian global lainnya.