- Umum
Sama halnya dengan VOC dulu di Indonesia juga pada mula sejarahnya selama selama 200 Tahun pemerintahannya didominasi oleh militer. Australia menjadi tempat pembuangan pejahat kakap yang pemerintahan berjalan sangat korup. Tetapi 200 tahun kemudian menjadi salah satu Negara yang paling kurang korup di dunia. Kenyataan ini tambah diperkuat dengan diciptakannya komisi anti korupsi yang indenpenden dan komisi ini hasil kerjanya sangat sukses.
Asas yang dipegang teguh adalah kejujuran, netralitas, dan pejabat publik yang berkualitas atau professional yang berinteraksi. Seperti yang ucapkan oleh hakim federal Gallop, wicox, dan Burchet : The corruption of publik servants is a great evil, capable over time of undermining community values and stability.
Lembaga independen yang bertugas memberantas korupsi di Australia khususnya Negara bagian New South Wales adalah ICAC (Independen Commision Against Corruption). Negara bagian New South Wales dengan ibu kota Sydney inilah yang mempunyai komisi anti korupsi yang lengkap, independen, dan telah berjalan dengan lancer.
Auditor General melayani pemberian nasihat kepada parlemen, pemerintah, dan badan sektor publik mengenai penampilan atau kinerja sektor publik.
Beberapa hal yang berbeda antara fungsi ICAC New South Wales dengan komisi atau bemberantasan korupsi di Negara lain, adalah:
ICAC New South Wales tidak mempunyai wewengan untuk menyidik orang swasta atau perusahaan swasta atau perusahaan swasta kecuali jika hal itu berkaitan dengan sektor publik.
Jadi, ICAC New South Wales sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Indonesia dan Badan Pencegahan Rasuh (BPR) Malaysia, dan beberapa dengan ICAC (Independen Commission Againts Corruption) Hongkong dan CPIB (Independen Practies Ivestigation Bureau) Singapura yang wewenangnya meliputi sektor swasta dan swasta yang mengurus kepentingan umum.
ICAC New South Wales tidak mempunyai wewenang di bidang penuntutan (prosecution).
Jadi, ICAC New South Wales sama dengan ICAC (Independent Commission Against Corruption) Hongkong, CPIB (Corruption Practices Investigation Bureau) Singapura, dan NCC (The National Counter Corruption Commission) Thailand, dan Badan Pencegahan Rasuh (BPR) Malaysia yang wewenangnya meliputi pula bidang penuntutan.
Di Australia (New South Wales), penuntutan dilakukan oleh Direktur Penuntut Umum (Director of Publik Presecution).