Salah satu kebijakan negara ialah otonomi daerah, sehingga setiap daerah berwenang untuk mengelola sendiri tanpa mengabaikan peran dari pemerintah pusat, pendanaan daerah juga merupakan usaha pemerintah untuk mewujudkan seluruh daerah Indonesia menjadi sejahtera, dalam otonomi daerah ini disayangkan tak lebih baik dari sistem yang berada di pusat, walaupun memang ada pelaksanaan otonomi daerah sekarang ini yang berhasil, akan tetapi masih jarang
Jika dipikirkan, otonomi daerah dengan adanya politik lokal memang lebih terfokusdan lebih efektif untuk menangani masalah-masalah lokal, sehingga masyarakat dapat merasakan langsung dampaknya walaupun adanya aktor dari daerah yang menjadi berkuasa di daerah kadang mengundang kesempatan untuk pemerataan korupsi bagi para elit yang berkepentingan bukan untuk mengabdi dan sepenuhnya untuk memajukan daerah, sehingga permasalahan yang ada di daerah dapat diselesaikan oleh pihak yang lebih mengerti keadaan di daerah yang bermasalah tersebut
Praktisnya otonomi daerah sering disalah gunakan oleh kelompok elit, sebagai kendaraan para aktor yang terlibat di dalam politik lokal yang mengarahkan pada kepentingan primodialisme, Pemimpin lokalsering berelasi dengan pengusaha, sehingga sangat rawan untuk saling berhubungaan mutualisme antara keduanya, mereka saling menutupi dan saling mendukung dalam pembuatan kebijakan untuk daerah,disinilah masyarakat awam tak pernah mengira bahwa wakil nya tersebut yang telah dipilih dalam pilkada adalah pisau yang tajam dan mengancam dirinya sendiri.
Pemilihan umum untuk daerah ini tak terlepas dari money politik yang berada di dapil-dapil setempat, ini salah satu hal yang negatif yang dapat mencederai proses politik di Indonesia, selain itu juga menghamburkan anggaran untuk pelaksanaan pemilu tersebut. Pada hakikatnya otonomi daerah ini dilaksanakan agar pemerintahan tidak terpusat pada pemerintah pusat yang mengesankan otoriter. Walaupun kenyataannya pelaksanaaan otonomi daerah ini kadang sering dipakai sebgai instrumen ataupun kendaraan para aktor dalam menjalankan politik lokal untuk korupsi, buktinya sekarang ini masih sebagaipilihan untuk menjalankan sistem desentralisasi di Indonesia. Ini berarti Indonesia masih menyimpan harapan besar dengan adanya otonomi daerah dapat mensejahterakan seluruh rakyat di Indonesia.
