Penulis : Siti Fatimah Azzahra / S1 Ekonomi Pembangunan / Universitas Lambung Mangkurat
Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia. Kontribusinya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) mencapai 61,07% dan menyerap 97% tenaga kerja nasional. Namun, UMKM masih menghadapi berbagai tantangan, seperti akses permodalan yang terbatas, infrastruktur yang belum memadai, dan literasi bisnis yang rendah.
Pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk memberdayakan UMKM, seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR), program pelatihan dan pendampingan, dan pembangunan infrastruktur. Namun, masih banyak UMKM yang belum merasakan manfaat dari kebijakan tersebut.
Kebijakan Tepat Sasaran
Kebijakan pemberdayaan UMKM harus tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan UMKM. Berikut beberapa poin penting yang perlu diperhatikan:
1. Memudahkan akses permodalan: Pemerintah perlu mempermudah akses permodalan bagi UMKM, seperti melalui KUR dengan suku bunga rendah dan persyaratan yang mudah.
2. Meningkatkan infrastruktur: Pemerintah perlu meningkatkan infrastruktur, seperti akses internet dan transportasi, untuk membantu UMKM memasarkan produknya.
3. Meningkatkan literasi bisnis: Pemerintah perlu meningkatkan literasi bisnis UMKM melalui pelatihan dan pendampingan.
4. Membangun ekosistem yang kondusif: Pemerintah perlu membangun ekosistem yang kondusif bagi UMKM, seperti dengan mempermudah perizinan usaha dan memberikan insentif pajak.
Data dan Fakta
- Kontribusi UMKM terhadap PDB: 61,07%
(https://tasikmalayakota.bps.go.id/news/2023/09/11/174/perebesar-umkm-untuk-pertumbuhan-perekonomian-indonesia.html)
- Tenaga kerja yang diserap UMKM: 97%