Dana desa Sesuai Kebijakan Fiskal atau Dana Desa 5 Miliar untuk Setiap Desa, atau pembangunan Struktural " Mengulik Materi Desa pada debat calon presiden 2024 yang ke empat.
Debat calon wakil presiden kali ini menjadi debat yang kedua yang mempertemukan ketiga calon wakil presiden yang didampingi oleh masing-masing presiden beserta tim sukses masing-masing dalam debat ke empat pemilihan presiden 2024 ini.
Dalam debat wakil presiden kali ini membahas tetang pembangunan berkelanjutan, sumber daya alam, energi, lingkungan hidup, agraria, pangan serta masyarakat adat.
Debat kali ini memiliki sub tema yang sangat menarik jika dibahas dengan memberikan dan mencari solusi bersama terkait materi-materi tersebut ala-ala wakil presiden masing-masing.
Dilihat dari substansi materi yang disampaikan. Diberbagai sisi, semua para calon wakil presiden dalam pemilu kali ini memiliki substansi yang berbeda dalam mengajar dan memahami berbagai perspektif pertanyaan dan tema-tema materi yang diperdebatkan.
Dalam Memahami teori dan masalah yang ada, itu jelas sebagai seorang pakar akan menjelaskan materi yang ada dengan keilmuan serta tata kelola keilmuwan yang baik dan sesuai pemikiran para ahli. Namun berbeda pula jika dalam ranah calon pemimpin atau calon presiden.
Sebagai seorang pemimpin atau manajer, maka yang perlu diperhatikan adalah bagaimana cara jitu yang akan diambil oleh seorang pemimpin dalam mengelola tema bahasan yang ada.
Seperti dalam Hal materi tentang Desa.
Materi tentang desa adalah salah satu yang sangat menarik dalam perbincangan malam Kemarin tentang debat Cawapres yang kedua.
1. Menurut salah satu calon wakil presiden, Dana Desa 5 Miliar sebagai Langkah untuk mendukung kegiatan desa, karena desa adalah dasar dan menjadi tumpuan bagi masyarakat lain.
Ini menjadi solusi yang patut untuk dikelola dengan baik lagi baik dari segi aturan nantinya jika memang terjadi, karena mengingat berbagai sisi negatif dari digelontorkannya dana-dana ke desa dan minimnya sumber daya manusia di desa yang mengelolanya, serta masih maraknya sistem Korupsi bagi kepala desa Di tingkat pemerintah paling bawah. ini akan menjadi PR besar bagi pemerintah setempat untuk membangun SDM di masyarakat terlebih dahulu,.membangun aturan dan perdes pengelolaan keuangan maupun pemerintahan dan jelasnya pertanggungjawaban secara akuntabel dan transparan.