Program Bantuan pemerintah sekarang ini, dapat kita jumpai dalam berbagai bidang, baik dalam bidang pertanian, perikanan, perkebunan, peternakan, perkebunan, kehutanan, jasa pertanian dan bidang kegiatan lainnya, Selain sektor pertanian tersebut yang menjadi tujuan utama kerja atau mata pencaharian utama masyarakat tropis yaitu Indonesia. Juga beberapa bantuan diberikan dalam bentuk usaha jasa, mikro dan makro dan lain sebagainya.
Upaya pemberian bantuan yang diberikan pemerintah tersebut, diharapkan mampu untuk meningkatkan taraf ekonomi dan mata pencaharian masyarakat sekitar. Hal ini juga untuk membuka lapangan kerja masyarakat di wilayah setempat. Pemberian bantuan pemerintah dari setiap lini sektor pertanian dan sektor lainnya, dapat berupa:
- Bantuan Usaha berupa bantuan Modal bagi Masyarakat yang mengajukan permohonan.
- Bantuan Berupa barang, baik berupa mesin/alat dalam mengelola pertanian, perikanan, perkebunan, kehutanan, peternakan dan lainnya.
- Bantuan Bibit baik Bibit tumbuhan maupun pengadaan bibit peternakan.
- Bantuan Pupuk atau Pakan Ternak.
Bantuan-bantuan tersebut juga selain berasal dari pemerintah langsung, melalui dinas terkait seperti dinas sosial, dinas UMKM dan lainnya yang tentunya juga bermuara pada pemerintah daerah dan dinas terkait di daerah tertentu, maupun berasal dari ASPIRASI anggota DPR, juga dapat berasal dari badan-badan yang memang sejatinya bergerak dalam pemberian bantuan kepada yang membutuhkan seperti BASNAS dan lainnya.
Banyaknya sumber bantuan yang disediakan oleh pemerintah dalam berbagai sektor, tentu memberikan andil bagi pemerintah Desa dan pemerintah terkait untuk menggunakan peluang yang ada dalam melihat situasi yang ada di masyarakat dan guna untuk menjalin hubungan harmonis dan jaringan dalam memperoleh bantuan yang disediakan oleh pemerintah, tentunya tetap memenuhi persyaratan yang telah ada dalam memeroleh kegiatan tersebut.
Selain dari bantuan diatas yang bersifat pengajuan proposal dan lainnya, jenis bantuan yang hanya diketahui oleh masyarakat di sekitar yaitu:
- Bantuan KIP (kartu Indonesia Pintar)
- Kartu BPNT untuk menerima sembako
- Kartu PKH atau dikenal dengan Program Keluarga Harapan.
Di masyarakat pada kenyataannya masih banyak yang tidak mengetahui mekanisme dan banyaknya jumlah uang yang diterima dalam bantuan PKH ini. Berdasarkan Penalaran dan informasi yang didapat dari pendamping PKH ada beberapa hal yang menyebabkan Perbedaan bantuan yang diterima oleh masyarakat, karena:
- Jumlah Tanggungan, hal ini tentunya akan berbeda bagi satu keluarga dengan keluarga lainnya, karena kebutuhan mereka juga berbeda. sehingga jumlah semua orang dalam satu Keluarga juga memengaruhi jumlah bantuan yang diterima, Tentunya akan lebih banyak diterima jika jumlah dalam keluarga juga banyak.
- Jumlah anak yang sekolah. anak yang sekolah dalam program PKH ini juga ini, sangat memengaruhi terhadap adanya bantuan yang diterima oleh keluarga PKH. Hal ini tentunya kita tahu bahwa anak yang sekolah memerlukan banyak biaya guna mendukung kegiatan sekolah dan upaya mencerdaskan bangsa, serta penyetaraan antara siswa yang berada pada ekonomi bawah dan diatasnya.
- Jumlah Lansia. Lansia atau orang tua yang lanjut usia, dengan kisaran umur 65 tahun ke atas, menjadi syarat seorang keluaraga juga menerima bantuan PKH dan banyaknya jumlah bantuan yang diterima. Kenapa Lansia? Karena lansia, adalah orang tua yang tidak bisa lagi bekerja dan tidak produktif, sering sakit-sakitan sehingga memerlukan vitamin dan kebutuhan yang banyak.
- Jumlah Pengangguran atau orang tidak bekerja dalam rumah tangga itu. Hal ini juga memengaruhi terhadap bantuan pemerintah yang didapatkan.
Berdasarkan masalah-masalah di atas, telah jelas antara satu keluarga yang masuk kedalam Penerima Program Keluarga Harapan berbeda antara satu dengan lainnya. Selain itu, perlu diketahui, karakteristik prasyarat tersebut, langsung dikelola oleh data Pemerintah pusat, dalam hal ini Dinas sosial yang berada dalam naungan Pemerintah Pusat yaitu Kementerian Sosial. Olehnya itu, perlunya edukasi kepada masyarakat agar tidak kembali menimbulkan berbagai pro kontra dan masalah di masyarakat serta tidak menyoroti pemerintah desa ataupun pendamping PKH terkait jumlah bantuan yang diterima.
