Pandemi penyebaran virus Covid-19 sudah melanda dunia lebih dari satu tahun lamanya. Tak terkecuali dengan negara Indonesia. Saat ini semua pihak saling bekerja sama dan saling bahu membahu dalam mengatasi pandemi ini.
Situasi global terkini mengenai perkembangan Covid-19 per tanggal 13 Juli 2021 berdasarkan data dari kementerian kesehatan, dimana total kasus terkonfirmasi di dunia adalah 186.638.285 kasus dengan 4.035.037 kematian (CFR 2,2%) di 2014 Negara terjangkit dan 151 Negara transmisi komunitas. Adapun kondisi situasi terkini di Indonesia per tanggal 13 Juli yaitu 2.567.630 kasus terkonfirmasi positif Covid-19 dimana 2.119.478 kasus pasien dinyatakan telah sembuh.
Dalam penanganan Covid-19 baik Indonesia maupun manca negara mengambil tindakan upaya penanggulangan dengan cara pemberian vaksin. Hingga saat ini pemberian vaksin menjadi perhatian utama pemerintah. Saat ini ada 7 jenis vaksin Covid-19 yaitu Oxford-AstraZeneca, Sinopharm, Moderna, Novavax, Pfizer-BioNTech, dan Sinovac. Di Indonesia sendiri menggunakan 3 jenis vaksin yaitu Sinovac, Sinopharm dan AstraZeneca. Ketiga vaksin memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing, namun ketiga vaksin ini telah memiliki izin emergency use Listing (EUL) dari organisasi kesehatan dunia (WHO).
Setiap vaksin memiliki efektivitas Vaksin Covid-19 terhadap varian delta seperti yang disampaikan oleh dr. Adam Prabata di salah satu postingan Instagramnya @adamprabata.
efektifitas-vaksin-dr-adam-prabata-6101239db337b3393331b0a4.jpeg
Dari data diatas meski vaksin Sinovac belum terdata mengenai efektivitasnya terhadap varian delta, bukan berarti vaksin Sinovac tidak memiliki pengaruh terhadap Covid-19.
Program vaksinasi Covid-19 di Indonesia masih mengalami beberapa hambatan dan kendala. Tidak hanya dari pendistribusian vaksin, tetapi banyaknya penolakan untuk tidak melakukan vaksinasi. Banyak beberapa sebab terjadinya hambatan vaksinasi antara lain banyaknya penyebaran berita hoaks di masyarakat, adanya penolakan karena alasan agama, pendistribusian yang belum merata, berpacu dengan varian virus yang baru, serta kebutuhan alat pendukung dan sebagainya. Hal tersebut jelas menjadi hambatan serta menimbulkan perdebatan di masyarakat.
Saat ini pemerintah tengah mendorong percepatan vaksinasi, dengan target vaksin 1 juta penyuntikan vaksin per hari. Hal ini dikuatkan dengan pernyataan dari Menteri Kesehatan Budi Gunadi, dimana beliau menyampaikan bahwa vaksinasi akan terus dilakukan dengan target 2 juta dosis perhari di bulan Agustus. Dalam rangka mepercepat pendistribusian vaksin, pemerintah memutuskan untuk melakukan vaksinasi gotong royong individu, dimana masyarakat dapat melakukan vaksinasi secara berbayar.
Berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan, saat ini vaksinasi Covid-19 nasional per tanggal 28 Juli 2021 pukul 12.00 yaitu 22 per 100 penduduk sasaran vaksinasi yang sudah mendapatkan dosis 1. Berikut grafik cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis 1 dan 2 di Indonesia.
cakupan-vaksinasi-nasional-610123f7b337b34ca05f2f62.png
Sebelumnya Menteri Kesehatan Budi Gunadi menyatakan hanya 32 juta penduduk yang mendapatkan vaksin gratis, sedangkan 75 juta penduduk lainnya membayar. Menurutnya vaksinasi gotong royong individu merupakan salah satu bentuk pilihan yang dapat dilakukan untuk masyarakat mau memilih vaksin tersebut atau tidak. Selain itu vaksin gotong royong individu ditujukan untuk perusahaan-perusahaan untuk dapat mengakses vaksin, dan juga untuk warga negara asing (WNA) yang sudah lama tinggal di Indonesia. Menurut juru bicara vaksinasi dari Kementrian kesehatan dr. Siti Nadia Tarmizi, keputusan untuk melaksanakan vaksin gotong royong individu sudah mendapatkan persetujuan dari banyak pihak dan telah melalui berbagai pertimbangan. Program vaksinasi gotong royong individu ini dilakukan demi percepatan pencapaian herd immunity atau kekebalan kelompok agar pandemi Covid-19 lekas berakhir.Sejak keputusan vaksin gotong royong individu berbayar dikemukakan pemerintah, banyak menuari kritik dari lapisan masyrakat. Masyarakat merasa dikecewakan karena pandemi Covid-19 yang sudah dianggap bencana nasional seharusnya vaksinnya tidak diperdagangkan. Terlebih selama pandemi dimana dilakukan pembatasan yang mengakibatkan berkurangnya pendapatan ekonomi, banyaknya pengangguran dan sebagainya. Masyarakat menyayangkan jatah vaksin yang seharusnya diberikan gratis kepada masyarakat kenapa dijual untuk perorangan terlebih diberikan kepada warga negara asing. Selain itu banyaknya informasi yang mengatakan kulitas vaksin yang diperdagangkan lebih bagus dari vaksin gratis. Masyarakat beranggapan ini sebagai bentuk ketimpangan sosial dimana masyarakat dengan ekonomi keatas dan Kerjasama dengan perusahaan swasta yang dapat dengan mudah mendapatkan vaksin. Terlebih biaya yang vaksin individu tergolong mahal.