A. Potensi Pariwisata Halal di Indonesia
Perkembangan wisata halal kedepannya dinilai menjanjikan dan potensial. Berdasarkan hasil penelitian dari para peneliti sebelumnya, diketahui bahwa potensi pariwisata dinilai baik dan wisatawan setuju dengan konsep pariwisata syariah. Dari segi konsep, 48% responden setuju dengan konsep pariwisata syariah. Dari segi kebutuhan, 68% responden menekankan bahwa pariwisata syariah memiliki urgensi yang tinggi dalam pelaksanaannya. Dari segi kesesuaian, 60% responden setuju bahwa pariwisata syariah sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, nilai yang sesuai dengan kebutuhan wisatawan adalah harapan atas kenyamanan dan ketenangan dalam berwisata tanpa melupakan nilai-nilai keislamannya. Nilai ini didukung dengan bertambahnya masyarakat middle class moslem yang memiliki kesadaran tinggi dalam kehalalan suatu produk. Hal itu menjadikan pariwisata syariah memiliki potensi besar untuk dikembangkan mengikuti permintaan pasar yang ada.
Pengembangan pariwisata syariah memerlukan pengenalan pasar pariwisata syariah yang jelas untuk memancing para pelaku bisnis wisata agar terlibat langsung ke industri. Selain itu, keberagaman destinasi wisata di Indonesia mendukung pariwisata syariah walaupun destinasi yang difokuskan disini masih terfokus pada wisata religi dan destinasi wisata lainnya yang juga didukung dengan fasilitas ibadah seperti Masjid. Oleh karena itu, desa wisata halal bisa menjadi destinasi baru dalam berwisata untuk mengembangkan pariwisata halal di Indonesia.
Potensi jumlah wisatawan Indonesia dapat dilihat dari State of the Global Islamic Economy 2013 Report, bahwa tingkat belanja wisatawan Indonesia mencapai 12,5 persen dari keseluruhan nilai belanja pariwisata dunia. Presentase tersebut belum termasuk belanja untuk umrah dan haji. Diperkirakan pada tahun 2018 belanja wisatawan muslim untuk keperluan wisata menembus US$ 181 miliar. Tingkat pertumbuhan muslim yang berwisata di dunia lebih banyak dibandingkan tingkat pertumbuhan wisatawan mancanegara yang lain. Sebagai catatan, wisatawan mancanegara yang masuk ke Indonesia mencapai 8,8 juta turis, dengan total US$ 1,66 miliar. Namun, para ahli mengamati industri perjalanan dan pariwisata halal di negara-negara non-muslim lebih baik daripada di Negara-negara muslim (Prasetyo Adi Sulistyono: 2018).
Pertumbuhan pariwisata halal ini juga memunculkan ghiroh dari Negara lainnya. Dubai bercita-cita menjadikan Negaranya sebagai pusat rujujukan ekonomi Islam di kancah internasional, Dubai memiliki strategi ekonomi dibangun di atas tujuh pilar utama yaitu keuangan Islam, industri halal, pariwisata halal, ekonomi Islam digital, seni dan desain Islam, standarisasi dan sertifikasi ekonomi Islam, pusat internasional untuk informasi dan pendidikan Islam. Bahkan, pada bulan Maret 2016 Kroasia telah menjadi tuan rumah pariwisata halal dan kongres perdagangan sebagai bagian dari perayaan ulang tahun 100 tahun dari isu "Law of recognition of Islam as the equal religion to all other religions". Selanjutnya, Pemerintah Kordoba telah meluncurkan proyek yang disebut "Cordoba Halal", yang merupakan bagian dari Rencana Strategis Pariwisata Kordoba yang bertujuan untuk mengembangkan pariwisata halal di kota Kordoba. Pariwisata Syariah merupakan tujuan wisata baru di dunia saat ini. Utilizing the World Tourism Organization (UNWTO) menunjukkan bahwa wisatawan muslim mancanegara berkontribusi 126 miliar dolar AS pada 2011. Jumlah itu mengalahkan wisatawan dari Jerman, Amerika Serikat dan Cina.
Menurut data Global Muslim Traveler, wisatawan muslim Indonesia masuk dalam 10 besar negara yang paling banyak berwisata. Namun, Indonesia tidak termasuk dalam 10 tempat destinasi kunjungan muslim (Akhmad Saefudin: 2018). Kemenparekraf RI sejauh ini telah mengembangkan dan mempromosikan usaha jasa di bidang perhotelan, restoran, biro perjalanan wisata dan spa di 12 destinasi wisata syariah.
Pengembangan tersebut dilakukan di sejumlah kota yakni Aceh, Sumatera Barat, Riau, Lampung, Banten, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Semarang, Jawa Timur, NTB serta Sulawesi Selatan (Alamsyah, I. E: 2018). Provinsi Jawa Tengah dan Semarang merupakan salah satu destinasi wisata syariah yang mempunyai banyak obyek-obyek wisata yang menarik untuk dikunjungi. Didukung dengan transportasi yang memadai, obyek-obyek wisata tersebut sangat mudah untuk dikunjungi.
Upaya yang dilakukan pemerintah dalam mengembangkan wisata syariah adalah mempersiapkan 13 (tiga belas) provinsi untuk menjadi destinasi wisata syariah, yakni Nusa Tenggara Barat (NTB), Nangroe Aceh Darussalam, Sumatera Barat, Riau, Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Sulawesi Selatan dan Bali. Namun dari ke-13 provinsi tersebut yang dinyatakan siap yaitu Jakarta, Jawa Barat, NTB, Yogyakarta dan Jawa Timur. Meskipun konsep halal sudah menjadi gaya hidup bagi sebagian besar penduduk Indonesia, namun wisata halal kurang berkembang di Indonesia dikarenakan fasilitasi, tidak mudah memastikan makanan halal, sertifikasi halal dan promosi yang kurang. Hal tersebut tampak dari hasil laporan lembaga riset dan pemeringkat industri pariwisata halal Crescentrating bersama Master Card, Global Muslim Travel Index (GMTI) 2015, Indonesia berada di urutan keenam tujuan wisata halal dunia, di bawah Malaysia dan Thailand. Crescentrating menilai Indonesia harus berusaha lebih keras jika ingin melangkahi Malaysia dan Thailand dalam mengembangkan wisata halal.Menurut pendiri dan CEO Crescentrating Fazal Bahardeen bahwa Indonesia belum begitu agresif dalam mempromosikan wisata halal seperti negara tetangga Malaysia dan Thailand. Indonesia juga belum mengintegrasikan promosi pariwisata halal ke dalam program pariwisata nasional dan membuat paket khusus wisata halal. Fakta yang ada pariwisata syariah di Indonesia pada tahun 2013 yaitu hotel syariah besertifikat baru 37 hotel. Sebanyak 150 hotel menuju operasional syariah. Begitu juga dengan restoran, dari 2.916 restoran, baru 303 yang bersertifikat halal. Sebanyak 1.800 mempersiapkan diri sebagai restoran halal. Sedangkan tempat relaksasi, SPA kini baru berjumlah tiga unit. Sebanyak 29 sedang proses untuk mendapatkan sertifikat kehalalannya (Dini Andriani dkk: 2015).
B. Implementasi Konsep Desa Wisata Halal
Masyarakat desa memiliki peran yang sangat signifikan dalam pengelolaan proses desa wisata halal. Paradigma baru pada kajian desa wisata halal (DWH) berkaitan erat mengenai persoalan manusia dengan masyarakat, manusia dengan alam, bahkan manusia dengan tsang pencipta. Berdasarkan paradigma baru dalam pembangunan pariwisata tersebut maka urgensi aspek sumber daya manusia sebagai wisatawan atau sebagai tuan rumah menjadi sangat relevan untuk menunjang keberhasilan pengelolaan daerah tujuan wisata. Selain masyarakat desa, peran pemerintah juga sangat diperlukan dalam mewujudkan DWH. Hal ini selaras dengan tugas utama yang harus diemban Pemerintah Desa yaitu menciptakan kehidupan demokratis dan memberikan pelayanan sosial yang baik, sehingga dapat membawa warganya pada kehidupan yang sejahtera, tentram, aman dan berkeadilan (Moch. Solekhan: 2012). Oleh karena itu, idealnya setiap pemerintah atau aparatur desa mampu memberdayakan seluruh potensi masyarakatnya.
Menurut United Nations tujuan utama pemberdayaan masyarakat adalah membangun rasa percaya diri masyarakat yang merupakan modal utama masyarakat untuk berswadaya. Berdasarkan perspektif tersebut maka tujuan dari pemerintah desa dalam meningkatkan keberdayaan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat hendaknya dicapai dengan pembinaan diberbagai bidang, dengan adanya pembinaan diharapkan masyarakat bisa menjadi mandiri. Pengembangan menuju DWH menjadi sangat strategis mengingat pengembangannya didasarkan pada alam, kearifan lokal dan SDM setempat.