Lihat ke Halaman Asli

Analisis Kasus Ketidakadilan Hukum di Indonesia sebagai Negara Hukum dalam Perspektif Sila ke-5 Pancasila

Diperbarui: 28 Juni 2022   22:04

Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.

Ilmu Sosbud dan Agama. Sumber ilustrasi: PEXELS

Keadilan menjadi elemen utama yang terpenting dalam penyelenggaraan negara hukum yang harus diimplementasikan dan menjadi patokan serta pengarah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Keadilan dalam hukum menyangkut kepentingan rakyat, negara, serta kekuasaan. 

Di Indonesia, keadilan sosial menjadi nilai yang sakral karena tercantum dalam teks Pancasila yaitu sila ke-5 yang berbunyi “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.” Keadilan sosial bermakna sebuah keadilan yang berlaku untuk masyarakat dalam seluruh aspek kehidupan. Sedangkan ‘seluruh rakyat Indonesia’ merupakan seluruh rakyat yang menjadi warga negara Indonesia, baik yang ada di dalam maupun di luar negeri Indonesia. 

Jadi, dapat diartikan bahwa “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” merupakan seluruh rakyat Indonesia di manapun ia berada berhak mendapatkan keadilan dalam bidang hukum, politik, sosial, ekonomi dan kebudayaan. 

Pada hakikatnya, konsep keadilan sosial yang sebagaimana tercantum dalam sila ke-5 Pancasila terkait erat dengan sikap moral yang mencakup hubungan antarmanusia. Apabila dikaitkan dalam konteks negara hukum memiliki makna atas persamaan derajat, perlindungan hak, serta kesejajaran di mata hukum kepada seluruh komponen warga negara Indonesia.

Persamaan derajat serta kesejajaran dalam hukum mencakup kesamaan individu satu dengan lainnya yang dinyatakan dalam jaminan hak berupa hak asasi manusia. Hukum menyangkut kepentingan dari beberapa belah pihak, diharapkan pihak-pihak tersebut mendapatkan persamaan hak dan derajat agar berada pada posisi yang sejajar di mata hukum. 

Hal ini dimaksudkan bahwa setiap orang tanpa terkecuali memiliki hak yang wajib untuk mendapatkan perlindungan.  

Pada kasus Prita Mulyasari yang divonis hukum akibat tuduhan pencemaran nama baik dan penghinaan, sebenarnya apabila ditinjau dari perspektif keadilan sosial hal ini jelas bertentangan. Berdasarkan hasil dari beberapa sumber terkait kronologi Prita Mulyasari yaitu berawal ketika ia merasakan panas tinggi dan kepala pusing. 

Sehingga pada tanggal 7 Agustus 2008, ia memeriksakan diri di Rumah Sakit OMNI Internasional, Tangerang, Banten. Hasil pemeriksaan laboratorium menunjukkan bahwa Prita positif menderita demam berdarah dengan jumlah thrombosit yang rendah yaitu 27.000 (normal >150.000). 

Namun pada keesokan harinya pihak laboratorium melakukan revisi atas kesalahan jumlah thrombosit yang awalnya 27.000 menjadi 181.000. Pada hari itu juga Prita telah mendapatkan banyak suntikan tanpa diberi tahu jenis dan tujuannya. 

Selang beberapa saat, muncul keanehan pada tubuh Prita yaitu tangan kiri yang membengkak dan tinggi suhu badan mencapai 39 derajat celcius. Tanggal 9 Agustus, dr Hengky mengatakan kepada Prita bahwa dirinya terkena virus udara.

 Tindakan suntik pun terus dilakukan dan Prita sempat mengalami sesak nafas selama 15 menit. Pembengkakan pada beberapa anggota tubuh Prita semakin menjadi serta kondisinya yang semakin memburuk akhirnya Prita dibawa pindah ke rumah sakit lain oleh keluarganya. 

Halaman Selanjutnya


BERI NILAI

Bagaimana reaksi Anda tentang artikel ini?

BERI KOMENTAR

Kirim

Konten Terkait


Video Pilihan

Terpopuler

Nilai Tertinggi

Feature Article

Terbaru

Headline