Politik Identitas dalam Demokrasi Indonesia

Politik identitas merupakan alat politik suatu individu atau kelompok yang cenderung menunjukkan identitasnya seperti suku, ras, agama, kelas sosial dan lainnya untuk mempengaruhi perilaku politik individu atau kelompok lain agar bisa memenuhi kepentingannya. Politik identitas marak terjadi ketika mendekati pemilu tujuannya agar mereka bisa memperoleh banyak suara. Politik identitas sangat bertentangan dengan demokrasi yang ada di Indonesia karena dalam negara demokrasi sangat menjunjung tinggi nilai persatuan dan kesatuan. Semua warga negara harus membangun persatuan dengan tidak memandang perbedaan suku, agama, ras dan lainnya karena dalam negara demokrasi di Indonesia semua warga negara memiliki keududukan yang sama baik hak dan kewajibannya. 

Salah satu kasus politik identitas yang terjadi di Indonesia ialah pada pemilu yang terjadi di tahun 2019 dimana menurut Edward Aspinal menyatakan bahwa pilpres 2019 adalah pertarungan ideologis antara kekuatan politik islam tradisional, modernis, dan fundamentalis. Dimana Joko Widodo memperoleh dukungan dari kelompok islam tradisional dan non-islam, sedangkan Prabowo memperoleh dukungan dari kelompok islam modernis dan fundamentalis (Aspinal, 2019). 

Persaingan antara kedua kandidat capres pada saat itu secara terang terangan menggunakan narasi islam seperti dalam media sosial capres Jokowi diisukan memilih Ma'ruf Amin agar masyarakat menilai jika lebih pro terhadap agama islam dan hal ini dilakukan juga sebagai upaya untuk meredakan isu bahwa kandidat ini anti-islam. Sedangkan capres Prabowo Subianto menggunakan politik identitas dengan merepresentasikan dirinya sebagai seorang yang berlatar militer dan memiliki ketegasan disamping itu Sandiaga Uno menggunakan identitas  milenial dan anak santri (kompas.com).

Dalam kasus ini juga kampanye yang dilakukan pada pilpres banyak mengandung berita palsu serta ujaran kebencian hal ini menjadi semakin tidak terkendali karena perkembangan teknologi yang semakin canggih. Melalui media sosial yang mempercepat proses penyebaran isu dan berita palsu yang di sebarkan oleh para oknum oknum pendukung capres/cawapres untuk  menjatuhkan nama baik dari capres/cawapres di pihak lawan dalam masyarakat. Hal ini tentu akan berakibat pada konflik dalam masyarakat.

Dalam hal ini penulis beranggapan bahwa politik identitas seharusnya tidak boleh dilakukan dalam berkampanye untuk mencegah terjadinya perpecahan dalam masyarakat. Jika politik identitas terus berjalan tanpa terkendali akan memberikan dampak yang buruk bagi demokrasi di Indonesia karena  dengan adanya politik identitas maka kaum minoritas tidak akan mendapatkan haknya untuk dipilih, karena Kelompok yang memperoleh keuntungan dari politik identitas ini biasanya kelompok mayoritas yang memiliki jumlah massa yang lebih banyak dan kelompok minoritas akan menjadi tersisihkan. Karena orang orang yang menjadi pemilih akan lebih memilih paslon sesuai dengan kesamaan identitas yang dimiliki (Thomas Pepinsky 2019). Selain itu juga akan berdampak buruk bagi jalannya pemerintahan dimana suatu individu atau kelompok dapat memperoleh kekuasaan tanpa melihat kualitas , kemampuan, dan rekam jejaknya apakah mereka akan bisa bertanggung jawab dan menjalankan pemerintahan dengan baik atau tidak, karena yang dilihat dalam politik identitas hanyalah kesamaan identitas bukan kualitas.

Referensi : 

Tansal, Epi Aresih, Rahmawati Latif, Hartina Sanusi. (2020). REPRESENTASI POLITIK IDENTITAS DALAM PEMILIHAN PRESIDEN 2019 PADA PEMBERITAAN KOMPAS.COM. Jurnal Washiyah. Vol 1 No 1. https://core.ac.uk/reader/327172020. diakses 2023

https://www.indonesiana.id/read/154718/pemilu-presiden-2019-polarisasi-politik-dan-komodifikasi-identitas-agama-di-media-sosial. 30 April 2022. diakses 2023

https://www.menit.co.id/politik/politik-identitas-pengertian-teori-bahaya-dan-cara-mengatasi.html#:~:text=Teori%20politik%20identitas%20adalah%20teori%20yang%20menjelaskan%20bagaimana,ras%2C%20etnis%2C%20jenis%20kelamin%2C%20kelas%20sosial%2C%20dan%20sebagainya. 29 Desember 2022. diakses 2023