Pemerintah telah berupaya secara maksimal untuk menggerakan perekonomian Indonesia yang terdampak pandemi, antara lain melalui Kartu Prakerja, BLT Subsidi Gaji Pekerja, BST (Bantuan Sosial Tunai) Kemensos, BLT Guru Honorer, serta Bantuan UMKM. Namun, tetap saja perlu adanya upaya yang lebih keras dalam mengendalikan pandemi agar masyarakat kembali dapat beraktivitas dalam kondisi new normal.
Anggota DPR RI Mukhamad Misbakhun, memberikan opini perihal keterkaitan interaksi sosial dengan geliat perekonomian. Ia mencuit dalam akun media sosialnya, apabila interaksi sosial tidak berjalan maka aktivitas masyarakat yang terbatas tak akan mampu menggeliatkan perekonomian.
Tidak hanya aktivitas ekonomi masyarakat, pemerintah pun telah berupaya memulihkan pertumbuhan ekonomi melalui belanja negara, akan tetapi dorongan untuk eksekusi anggaran sulit dilakukan sebab saat ini tidak ada kegiatan dari pemerintah. Lebih lanjut, Misbakhun memaparkan kalau rencana eksekusi belanja negara tersebut pada akhirnya mendapatkan tantangan berat karena bergantung terhadap aktivitas manusianya. Ketika aktivitasnya belum ada, belaja negara juga jadi sulit untuk terealisasikan.
Sementara itu, Presiden Joko Widodo sudah menyatakan agar belanja negara dapat diserap dan manfaatnya dirasakan oleh masyarakat. Namun, beberapa wilayah di Indonesia masih mengalami PSBB, bahkan sedang diperketat, sehingga kegiataan rapat perencanaan hingga eksekusi anggaran masih memiliki kendala. Beberapa sektor bisnis dibatasi, bahkan ada yang sama sekali tidak beroperasi saat pandemi.
Mukhamad Misbakhun pun mengimbau upaya yang harus dilakukan pemerintah, agar dapat keluar dar resesi, demi menyeimbangi pandemi dan melakukan pemulihan ekonomi. Pemerintah dapat mengupayakan penerapan new normal di mana aktivitas ekonomi berjalan sesuai protokol kesehatan.
Dalam Twitter-nya ia juga memaparkan, bahwa sebagai konsep baru new normal masih membutuhkan waktu dalam menyesuaikan aktivitas sosial ekonomi pada masyarakat. Pemahaman tersebut harus dipegang oleh masyarakat maupun pemerintah, sebab penurunan aktvitas masyarakat yang berdampak pada kontraksi pertumbuhan ekonomi bukan disebabkan oleh faktor ekonomi, tapi faktor kesehatan akibat pandemi.
