Pemberitaan isu Papua oleh media global sering kali terhalang oleh berbagai pembatasan yang membatasi akses dan kebebasan pers di wilayah tersebut. Meskipun pemerintah Indonesia telah menyatakan bahwa wartawan asing diizinkan meliput di Papua, kenyataannya akses mereka masih sering dibatasi. Menurut Human Rights Watch, pemerintah Indonesia tetap membatasi akses wartawan asing dan pemantau pelanggaran hak asasi manusia di Papua, sehingga menyulitkan peliputan independen.
Salah satu media global yang menyoroti isu Papua di tengah restriksi media global ialah British Broadcasting Corporation (BBC). Salah satu media global ini melaporkan bahwa wartawan asing yang ingin meliput di Papua dan Papua Barat sering kali menghadapi berbagai hambatan, termasuk persyaratan izin yang ketat dan pengawasan yang intensif. Secara keseluruhan, media global menghadapi tantangan signifikan dalam memberitakan isu Papua secara bebas dan independen. Pembatasan akses dan kontrol ketat oleh pemerintah Indonesia mengakibatkan terbatasnya informasi yang dapat disampaikan kepada publik internasional, sehingga mempengaruhi persepsi global terhadap situasi di Papua.
Dalam membingkai isu Papua, British Broadcasting Corporation (BBC) beberapa kali menyoroti isu-isu tertentu seperti pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), gerakan separatis dan aspirasi kemerdekaan, diskriminasi dan rasisme terhadap orang asli Papua, pembangunan infrastruktur dan dampaknya terhadap lingkungan hingga konflik suku dan kekerasan komunal. BBC sering kali melaporkan dugaan pelanggaran HAM di Papua, termasuk tindakan represif oleh aparat keamanan terhadap penduduk asli Papua. Laporan-laporan ini menyoroti kekerasan yang dialami oleh masyarakat setempat dalam berbagai insiden. Lalu Isu separatisme menjadi fokus lain dalam pemberitaan BBC. Salah satu media global ini melaporkan tentang kelompok-kelompok yang memperjuangkan kemerdekaan Papua dari Indonesia, seperti Gerakan Papua Merdeka, serta respons pemerintah Indonesia terhadap gerakan tersebut. Tidak hanya itu, BBC juga menyoroti kasus-kasus diskriminasi dan rasisme yang dialami oleh orang asli Papua, baik di wilayah mereka sendiri maupun di daerah lain di Indonesia. Selanjutnya, BBC juga melaporkan konflik antar suku di Papua yang sering berujung pada kekerasan dan korban jiwa. Laporan ini menyoroti kompleksitas sosial dan tantangan dalam menjaga perdamaian di wilayah tersebut. Serta salah satu sorotan yang diliput yakni terkait pembangunan infrastruktur besar-besaran di Papua, seperti proyek jalan Trans-Papua, dilaporkan oleh BBC dengan fokus pada dampaknya terhadap lingkungan dan kehidupan masyarakat adat yang bergantung pada hutan.
Isu-isu tersebut dibingkai sedemikian rupa oleh British Broadcasting Corporation (BBC) yang mana pada setiap artikelnya, BBC menyertakan pendapat dari berbagai sumber yang relevan dengan topik yang sedang dibahas. Pendapat yang di tanyakan berasal dari para ahli, opini masyarakat di Papua hingga keputusan-keputusan ataupun tanggapan pemerintah mengenai topik terkait. Tidak hanya itu, BBC secara tajam membuat sorotan pada beberapa hal yang dianggap krusial dan belum terselesaikan. Meskipun demikian, masih banyak isu yang lebih positif lainnya terkait Papua namun tidak diberitakan oleh BBC. Misalnya berkaitan dengan latar belakang pemerintah dalam menetapkan kebijakan hingga tujuan pemerataan pendidikan dan peningkatan infrastruktur di Papua.
Berangkat dari tindakan pembingkaian yang dilakukan British Broadcasting Corporation (BBC) dalam pemberitaan isu Papua di tengah restriksi media global perilaku ini dapat dianalisis menggunakan teori dari John Galtung mengenai peran media dalam sebuah konflik. Johan Galtung, seorang ahli dalam studi perdamaian dan konflik, menekankan 3 (tiga) peran media dalam sebuah konflik yakni pertama, media as issues intensifier atau media berperan dalam memperkuat dan memperbesar isu, yang mana sering kali dengan menyoroti ketegangan dan konflik tanpa menawarkan solusi. Kedua, media as conflict diminisher dimana media berusaha meredakan ketegangan dengan menyajikan informasi yang menenangkan dan mengurangi eskalasi konflik. Ketiga, media as conflict resolutions yang mana media berperan aktif dalam mencari dan memfasilitasi solusi damai, sering kali dengan menjadi mediator atau platform untuk dialog.
Dalam isu Papua, BBC cenderung berperan sebagai media as issues intensifier, karena media ini sering kali menyoroti ketidakadilan, pelanggaran hak asasi manusia, dan ketimpangan sosial yang dialami oleh masyarakat Papua. Kehadiran BBC telah mempertajam isu yang ada dengan menyoroti isu-isu tertentu maka kemungkinan terbentuknya opini publik sangat berpeluang besar. Kondisi restriksi media global atau pembatasan merupakan hal yang bertentangan dengan konsep hak kebebasan pers, namun dengan pembingkaian yang dilakukan BBC yang lebih mempertajam isu-isu sensitif terkait konflik di Papua dapat memperbanyak kritik terhadap pemerintah dalam mendesak perubahan ataupun penyelesaian konflik di Papua, sehingga meskipun adanya restriksi media global sebagai tantangan, desakan publik akan menjadi kekuatan bagi media global untuk menghadapi kondisi restriksi media global di Indonesia dalam memberitakan isu Papua.
Follow Instagram @kompasianacom juga Tiktok @kompasiana biar nggak ketinggalan event seru komunitas dan tips dapat cuan dari Kompasiana
Baca juga cerita inspiratif langsung dari smartphone kamu dengan bergabung di WhatsApp Channel Kompasiana di SINI