Orang yang memegang posisi Kepala Negara/Kepala Pemerintahan atau yang disebut Presiden (dalam Republik) sangat menentukan bagi terwujudnya kemajuan negara, kejayaan negara, dan keadilan dan kemakmuran masyarakat. Sebaliknya, Presiden pun dapat membawa negara pada bencana, pada kehancuran, maupun kemelaratan masyarakat.
Itu sebabnya, dalam pemilihan Presiden sangat diharapkan rasionalitas para pemilih agar dapat memilih calon presiden yang paling baik, yang paling memberi harapan untuk mewujudkan tujuan hidup bernegara.
Salah satu cara agar pemilih dicerdaskan, diberi informasi tentang siapa capres yang paling layak dipilih sebagai presiden adalah diadakannya acara debat antarcapres/cawapres. Kita harus mensyukuri, Indonesia sudah mulai memasuki era demokrasi modern dengan adanya debat capres/cawapres ini sejak tahun 2004.
Nah, berkaitan dengan acara debat capres/cawapres inilah, saya ingin sedikit mengkaji cara berpikir capres khususnya dalam mengatasi masalah bangsa dan negara.
Kalau dalam acara debat capres ada pertanyaan moderator seperti ini: "Apa program Anda di bidang pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia Indonesia?"
Dalam waktu sekitar 3-6 menit, jawaban apapun yang diberikan capres pasti tidak akan memuaskan. Mungkin si capres berkata: "Kami akan memperbaiki kurikulum pendidikan nasional, akan meninjau Ujian Nasional, melaksanakan wajib belajar 12 tahun, akan menaikkan gaji guru, bla bla bla". Apakah itu menarik, memuaskan, dan memberi harapan perbaikan pelaksanaan pendidikan nasional? Tidak sama sekali. Sebab sejak era adanya debat capres (2004), masing-masing capres sudah menyampaikan ide-ide semacam ini untuk membenahi pendidikan nasional, tetapi toh pendidikan di Indonesia tetap diselimuti banyak masalah hingga saat ini.
Lalu kemudian, kalau ada pertanyaan moderator seperti ini: "Apa program Anda di bidang penegakan hukum?"
Dalam waktu 3-6 juga capres/cawapres memberi jawaban, mungkin lebih kurang seperti ini jawabannya: "Kami akan konsisten menegakkan hukum tanpa pandang bulu, tanpa diskriminasi. Kami akan memperbaiki sistem rekrutment SDM penegak hukum, meningkatkan gaji para penegak hukum. Kami akan memperkuat KPK sebagai lembaga terdepan untuk mencegah dan memberantas korupsi, dengan menambah personil penyidik KPK, bla bla bla". Apakah itu jitu mengatasi masalah penegakan hukum di Indonesia? Apakah itu menarik? Tidak lagi, karena ide-ide semacam itu sudah banyak bertebaran dalam seminar-seminar, acara talk show di TV, dll.
Apa yang dilontarkan capres dalam acara debat capres/cawapres tersebut tentu dapat menunjukkan cara berpikir capres dalam mengatasi masalah. Kelak kalau sudah terpilih sebagai Presiden, cara berpikirnya pun relatif sedemikian rupa, yakni mencoba berusaha mewujudkan gagasan atau program yang pernah disampaikan.
Dapatkah Indonesia menjadi negara yang maju, negara yang hebat, negara yang masyarakatnya adil dan makmur jika hanya mewujudkan visi-misi capres/cawapres yang dituliskan (dan diserahkan ke KPU), program-program yang disampaikan dalam acara debat capres/cawapres, dan dinyatakan dalam kampanye-kampanye pilpres? Cukup komprehensifkah semua (kalau dikumpulkan) visi-misi, program, janji-janji kampanye capres untuk menjawab semua persoalan bangsa, negara dan masyarakat? MENURUT SAYA TIDAK. SEBAB MASALAH BANGSA, NEGARA DAN MASYARAKAT KITA SUDAH SANGAT KOMPLEKS.
Untuk memajukan Indonesia dan untuk mengatasi berbagau masalah (dalam berbagai bidang), langkah pertama yang harus dilakukan adalah mengurai masalah secara komprehensif, secara detail, bidang per bidang. Lalu, berdasarkan uraian masalah itu dibuatlah rencana, program yang tepat untuk mengatasi masalah.