Ormas Radikal, Kehancuran Dari Dalam Atau Upaya Perang Multi Dimensi?

Jakarta 25-09-2014. NKRI adalah negara kepulauan, perairannya sangat luas, sumber daya alam melimpah serta penduduknya beragam suku, agama dan kepercayaan. Kedaulatan dan keberadaan NKRI harus dijaga dan dipertahankan. Atas dasar demikian, diperlukan suatu upaya pertahanan negara secara berkesinambungan, baik melalui pengembangan geopolitik wawasan nusantara maupun geostrategi ketahanan nasional. Pandangan tersebut selayaknya disikapi ke dalam konteks yang lebih luas mengingat negara Indonesia memiliki karakteristik geografi dan demografi yang mengisyaratkan bahwa, wawasan nusantara dan ketahanan nasional Indonesia memerlukan suatu penataan yang cermat, serius dan teliti serta dapat ditumbuhkembangkan guna mencapai pemahaman dan peningkatan dalam hal implementasinya. Sebagaimana diketahui bersama, pertahanan negara adalah salah satu upaya dan fungsi Pemerintah untuk menjamin tetap tegaknya kedaulatan negara, keutuhan dan keselamatan NKRI dari setiap hambatan, tantangan dan ancaman baik dari dalam maupun dari luar negeri yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Dewasa ini ditemukan pergeseran perubahan pola dan tatanan kehidupan berbangsa, tidak lagi bertumpu pada mufakat melainkan pemaksaan kehendak. Dulu, demi sebuah harga diri seseorang atau pengakuan keberadaan suatu suku maupun ras, maka protes ataupun perang akan dimulai apabila  proses tanya jawab dan kesepakatan dari kedua kubu yang bertikai sudah tidak dapat berjalan (buntu) atau diharapkan, namun sekarang cenderung langsung menyerang ke arah sasaran tanpa mengerti persoalan yang sebenarnya (hal sepele) dan mengedepankan massa dalam jumlah yang banyak. Apakah hal tersebut mencerminkan kepribadian bangsa ini dan dapatkah dijadikan sebagai keterwakilan dari aspirasi seluruh rakyat Indonesia ? Dengan memanfaatkan alat peralatan dan media canggih yang tersedia, apakah tindakan-tindakan anarkis yang dilakukan para anggota ormas radikal tersebut dapat dibenarkan dari sudut pandang atau kacamata hukum yang dianut bangsa kita ? Mungkin, ini dilakukan hanya karena mengandung tendensi lain ; pengalihan masalah besar lainnya barangkali, atau pertunjukan kekuatan (show power) dari para anggota  ormas X yang Pemimpinnya baru saja kalah dalam menghadapi kesaktian PANCASILA dan HUKUM ? Sungguh sangat disayangkan bila bangsa ini tanpa menyadarinya semakin terseret ke arah pola atau sistem seperti itu. Lalu kemana perginya kebersamaan yang telah terbangun jauh hari sebelum negara ini terbebas dari para penjajah ? Cukup produktifkah cara-cara LAMA VERSI TERBARU seperti demikian ? Entahlah, jika para saudara sekalian dengan hati panas dan kepala yang juga panas saat membaca tulisan ini, pasti tidak akan menemukan solusinya. Untuk itu, tolong redam amarah di hati dan dinginkan sejenak kepala anda, (bila perlu akan saya coba kirim es batu untuk mengompresnya).

Pembangunan karakter dan jati diri bangsa sangat penting pada era saat ini, karena sarat dengan ancaman perang multi dimensi dan kehancuran dari dalam, terlebih pada perkembangan pola dan skema penjajahan paradigmatik yang berwujud pada kekuatan mempengaruhi moral atau mental, hati dan pikiran manusia. Mengacu pada realitas tersebut maka aspek sumber daya manusia selaku pertahanan nir militer sudah seharusnya dilengkapi oleh daya tangkal dan kemampuan intelektual, yang dilandasi kesadaran moral serta bela negara dan kecintaan terhadap NKRI. Disamping itu, untuk memberikan pedoman dan menjamin keterpaduan, dibutuhkan suatu kebijakan Pemerintah untuk mensikapinya agar dapat lebih berhasil dan berdaya guna.

Tulisan ini hanya bertujuan untuk memberi gambaran dan saran tentang upaya yang dapat dilakukan guna mempertahankan sekaligus meningkatkan keharmonisan antar elemen masyarakat di negeri  ini dan bukan untuk menghakimi salah satu ormas atau orang perorang.

RIBUT-RIBUT SILAHKAN, ANARKI JANGAN. (SeSJaya)