Awasi dan Kontrol Kinerja Pemerintah menuju Papua Sejahtera

Peningkatan kesejahteraan dalam suatu bangsa dan negara tentu harus dilakukan tanpa pandang ‘bulu” baik suku, agama, ras dan antar golongan (SARA). Hal ini disebabkan karena setiap warga negara Indonesia memiliki hak yang sama dalam bidang ekonomi, politik, sosial budaya, pertahanan dan keamanan. Hak-hak tersebut pun telah dijamin oleh Pancasila dan UUD 1945 yang menjadi pedoman dan aturan hidup seluruh masyarakat berbangsa dan bernegara.Atas dasar jaminan UUD 1945 tersebutlah, maka pemerintah memiliki kewajiban untuk terus berupaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan yang tidak hanya terlintas saat kampanye pilkada, pilleg maupun pilpres. Namun, harus menjadi bukti konkrit atas keberadaanya sebagai negarawan.

Tanpa bermaksud mengacuhkan keberadaan daerah-daerah lain di Indonesia, yang tersebar dari sabang sampai marauke. Dengan kekayaan dan ciri khas daerahnya masing-masing. Namun, kiranya daerah yang perlu mendapat perhatian lebih baik oleh masyarakat maupun Pemerintah adalah Tanah Papua. Tanah Papua merupakan aset yang sangat berharga bagi bangsa Indonesia. Mulai dari kekayaan masyarakatnya, kebudayaannya hingga Sumber Daya Alamnya. Hal ini tentu patut kita syukuri sebagai kekayaan yang menjadi kebangaan bangsa Indonesia. Karena keberadaan Papua bukan hanya menjadi simbol kenusantaraan Indonesia, namun juga menjadi bukti betapa megahnya Indonesia kita. Kelemahan kita menjaga Papua akan menjadi senjata bagi negara lain untuk menghancurkan kenusantaraan Indonesia ini.

Namun demikian, kiranya perhatian tersebut tidak hanya berpaku pada Pemerintahan Jokowi-JK semata. Masyarakat Papua juga memiliki andil yang cukup besar dalam merancang, merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi pembangunan yang dilakukan pemerintah. Rakyat Indonesia di Papua tidak dapat serta merta mengandalkan pemerintah untuk merubah nasibnya sendiri. Para tokoh yang ada harus mengambil peran secara maksimal untuk mensejahterakan masyarakatnya. Karena bagaimanapun juga yang memahami dan mengerti kebutuhan daerahnya tentu adalah putra daerah itu sendiri. Seperti janji Jokowi saat kampanye terbuka di lapangan Papua Trade Center (PTC), Lapangan Entrop, Abepura, Jayapura, Sabtu (5/4/2014) lalu. Jokowi mengatakan, kurangnya pembangunan infrastruktur di Papua adalah salah satu sumber ketertinggalan dari daerah-daerah lain di Tanah Air. Hal akan teratasi dengan menghubungkan Papua ke pulau-pulau yang lain di Indonesia.

Untuk itu, rakyat Indonesia di Papua harus percaya sepenuhnya terhadap kabinet kerja Jokowi, bahwa pemerintahan saat ini akan berhasil mensejahterakan masyarakatnya, baik sejahtera secara ekonomi, politik, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan. Sebagai upaya memudahkan pemerintahan Jokowi-JK dalam mempercepat pembangunan di Papua. Masyarakat di Papua hendaknya tidak mudah terprovokasi oleh upaya oknum tidak bertanggung jawab yang menghendaki kehancuran Indonesia di tanah Papua. Akan tetapi sebaliknya, masyarakat Indonesia di tanah Papua harus mampu memanfaatkan momentum keseriusan Pemerintahan Jokowi dalam program percepatan kesejahteraan rakyat sebagai tonggak perubahan. Masyarakat Indonesia saat ini pun sudah dapat melihat bukti perhatian  pemerintah Jokowi-JK terhadap masyarakat di Papua. Salah satunya dapat dilihat dari pengangkatan Prof. Yohana Yembise sebagai Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Retno Lestari Priansari Marsudi sebagai Menteri Luar Negeri.

Akan menjadi suatu yang aneh ketika pembangunan sedang terus dijalankan dan masyarakat pun telah merasa aman dan nyaman, namun justru masih ada segelitir tokoh Papua yang masih saja berusaha untuk dapat bergabung dengan Melanesian Spearhead Group (MSG). Tindakan tersebut bisa jadi disebabkan oleh adanya oknum tertentu yang tidak rela dengan integrasi Papua ke NKRI.Hal lain yang harus diperhatikan oleh masyarakat di seluruh dunia adalah bahwa Papua, sampai kapanpun akan menjadi salah satu Provinsi dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), akan selamanya menjadi saudara kandung untuk Jawa, Sumatra, Bali, Kalimantan, Sulawesi, dan saudara bagi orang Indonesia lainnya. Tanpa kompromi sedikit pun.Tidak ada tawar menawar untuk oknum atau kelompok, yang mengatasnamakan untuk kebaikan, kesejahteraan masyarakat Papua, tetapi mendorong adanya pemisahan Papua dari Indonesia. Kita patut cermati dengan seksama, adanya kelompok-kelompok tertentu yang massif menjual isu Papua Merdeka, menjual isu Papua berpisah dari NKRI, tetapi di satu sisi sangat sering berkomunikasi dengan Negara asing dan kontribusi untuk kemajuan Papua sendiri nihil alias nol besar.

Maka dari itu, sudah bukan saatnya lagi untuk berfikir melepaskan diri dari NKRI. Karena memang saat ini perhatian pemerintah sudah tertuju sepenuhnya kepada rakyat di Papua. Tindakan rakyat seharusnya lebih difokuskan kepada upaya pengawasan atau pengontrolan kinerja Pemerintah, agar pembangunan tersebut sesuai dengan harapan dan budaya (kulture) masyarakat sehingga kemajuan dan kesejahteraan di Papua semakin meningkat dan makmur.