Menolak Lupa? Pemberontakan Bangsa Peristiwa G 30 S PKI

Keterkaitan ideologi Pancasila dengan G30S/PKI

Apa itu G30S/PKI? Yaitu Gerakan yang dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia yang merupakan sejarah kelam bagi bangsa Indonesia. Gerakan G30SPKI ini bertujuan untuk mengganti ideologi negara dari Pancasila menjadi Komunis dan itu telah banyak merenggut banyak korban.

Masyarakat Indonesia yang tidak terlibat kejadian itu hanya dapat mengandalkan film yang hampir setiap tahunnya ditayangkan. Namun, film yang dibuat pada masa pemerintahan orde baru tersebut dirasa belum cukup untuk menggambarkan semua kejadian sebenarnya. Bahkan ada yang melabeli film itu hanya sebagai bentuk propaganda dari pemerintahan saat itu untuk meluluhlantakkan ideologi komunis di Indonesia. Berdasarkan film itu, Letnan Kolonel (Letkol) Untung yang merupakan anggota pasukan Cakrabirawa, memimpin pasukan yang dianggap loyal pada PKI untuk menculik perwira tinggi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) pada 1 Oktober 1965 dini hari. Salah satu perwira tinggi yang dijadikan target berhasil selamat karena ajudannya mengaku sebagai dirinya. Sayangnya, tiga dari tujuh perwira tinggi tewas di kediamannya, sedangkan sisanya diculik ke Lubang Buaya.

Setelah beberapa hari, tujuh korban tersebut berhasil ditemukan di Sumur Lubang Buaya yang memiliki diameter sangat kecil dalam kondisi mengenaskan. Kasus ini kemudian didalami dan mengarah pada PKI yang dituding sebagai dalang aksi pembantaian. Hal ini pun didapuk sebagai langkah awal dari pemberontakan. Sejak saat itu, masyarakat yang termasuk PKI, mendukung PKI, dan menyembunyikan informasi mengenai PKI akan dibunuh untuk membersihkan tanah Indonesia dari ideologi komunis. Jika kita melihat upaya perjuangan Indonesia, kehadiran kelompok-kelompok yang menentang atau tidak setuju dengan prinsip-prinsip Pancasila sering mengganggu negara. Berbagai upaya dan perjuangan telah dilakukan untuk melestarikan dan menegakkan Pancasila hingga kini diakui dan dimanfaatkan sebagai dasar negara Indonesia.

Sejumlah orang yang diduga terkait dengan Gerakan 30 September ditahan. Pada tanggal 17 September 1966, tepat satu tahun setelah peristiwa G30S/PKI, Soeharto dalam jabatannya sebagai Panglima Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban mengeluarkan Keputusan Menteri/Panglima Angkatan Darat yang menetapkan 1 Oktober sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Selain itu, hari Kesaktian Pancasila pada tanggal 1 Oktober 1965 diperingati untuk memperingati penguatan kembali pemerintah dan ideologi Pancasila pasca peristiwa G30S/PKI. Dan dari sudut pandang Presiden Soeharto, hari besar (1 Oktober) adalah bentuk penerimaan dan pengakuan masyarakat atas hak pemimpin untuk mengatur pemerintahan untuk mengembalikan Pancasila sebagai ideologi negara dan menolak konsep lain yang hubungannya dengan Pancasila yang maknanya berbeda. "Keajaiban Pancasila bisa dikatakan sebagai mitologi pemerintah untuk memperkuat Pancasila," kata Presiden Soeharto.

Segelintir masyarakat menganggap film yang memiliki dampak besar ini terlalu mendramatisir sehingga PKI terlihat sangat kejam dan hal itu sangat disayangkan. Tidak hanya itu, aktor utama dibalik semua aksi tersebut masih misterius karena banyak versi yang tersebar luas di masyarakat. Namun satu hal yang tidak dapat dielakkan adalah PKI membunuh ketujuh Pahlawan Revolusi Indonesia yang memiliki jiwa nasionalisme tinggi dan menanamkan ideologi Pancasila.

Pada hakekatnya Pancasila itu sendiri merupakan cara berpikir dan landasan cara hidup bangsa Indonesia. Nilai-nilai yang membentuk Pancasila merupakan bagian dari kepribadian bangsa Indonesia yang telah ada sejak lama dan masih berkembang hingga saat ini. Oleh karena itu, kesaktian Pancasila dapat diartikan bahwa Pancasila merupakan bentuk dasar Negara yang kedudukannya tidak dapat diubah oleh siapapun.

Untuk memahami Pancasila secara utuh, menghayati, mengamalkan, dan mencontohnya bagi bangsa Indonesia yang mengalami pergeseran generasi secara berkala, perlu dirancang metode yang paling tepat, serta pola-pola baru. Melalui proses penyadaran ilmiah, budaya, dan sistematis yang melekat di hati warga negara Indonesia, bukan melalui indoktrinasi, pemaksaan, dan ancaman.

Terlepas dari banyaknya kabar yang masih simpang siur dan saling berlawanan, generasi muda harus sadar bahwa Pancasila yang lahir dari pemikiran para tokoh-tokoh hebat dan melalui proses yang sangat panjang tidak dapat digantikan. Oleh sebab itu, kita harus berbenah diri dan terus tanamkan ideologi Pancasila kepada anak cucu kita, sehingga sejarah kelam ini tidak akan terulang kembali di kemudian hari. Hal ini dilakukan untuk merubah ideologi bangsa Indonesia, yaitu Pancasila. Tugas kita hari ini adalah dengan menanamkan nilai- nilai Pancasila secara terus menerus kepada masyarakat terutama di lembaga pendidikan dan kepada kaum muda Indonesia. Pemerintah juga harus melibatkan tokoh masyarakat dan tokoh agama untuk membina dan memberi pendidikan akhlaq yang baik bagi setiap warga Negara. Dengan penanaman nilai- nilai ini, maka akan memberi pemahaman yang baik akan pentingnya meningkatkan kewaspadaan nasional terhadap bahaya komunisme, demi terwujudnya ketahanan nasional berdasarkan Pancasila sebagai ideology berbangsa dan bernegara. 

Kita sadar akan kebesaran bangsa ini. Dari segi jumlah penduduk, suku, agama, dan budaya, serta luas wilayah, lautan, dan pulau, banyak ulasan yang memuji keunggulan Indonesia dari negara-negara besar dunia. Indonesia adalah bangsa yang besar yang dibangun di atas ide-ide besar dan cita-cita yang dapat menaungi kehebatannya. Orang Indonesia yang hebat membangun bangsa ini. Dengan cara ini, setiap warga negara Indonesia harus selalu berpikir jernih, berjiwa besar, menyadari kebesarannya apa adanya, dan menghadapi tantangan yang menghadang. Sebagai bangsa yang besar, kita tidak boleh terpengaruh, terseret, atau bahkan terpecah belah oleh budaya bangsa lain. Cukuplah kita menengok ke belakang dan menyelidiki konsepsi bangsa yang tercermin dalam landasan dan gagasan kebangsaan kita: Bhinneka Tunggal Ika, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila, dan UUD 1945