Kondisi Pendidikan dimasa Pandemi Covid-19
Dilema yang terjadi dimasa pandemi ini salah satunya adalah pendidikan, yang saat ini sistem pendidikan adalah dengan cara online. Sejak ditetapkannya pembelajaran daring oleh pemerintah pada pertengahan maret lalu, mau tidak mau seluruh instansi pendidikan di Indonesia harus mengikuti aturan yang telah ditetapkan baik itu untuk pendidikan jenjang TK/PAUD, SD, SMP, SMA hingga Universitas.
Semua orangtua di Indonesia pada saat ini kebagian tanggung jawab mendampingi anak-anaknya dalam belajar dari rumah. Banyak orangtua yang mengakui bahwa menjelaskan berbagai mata pelajaran dan memahamkan anak - anaknya dalam mengerjakan tugas - tugas sekolah tidak semudah yang dibayangkan. Kerja keras para guru dan dosen selama ini patut diapresiasi. Disaat-saat pandemi ini kita harus tetap semangat dalam mengejar ilmu pengetahuan atau jangan patah semangat dalam belajar. Banyak yang tida menyangka pendidikan akan berubah drastis dari apa yang kita bayangkan akibat adanya covid-19 ini. Konsep belajar di rumah tidak pernah menjadi wacana pendidikan nasional.
Social distancing merupakan salah satu kebijakan dari pemerintah untuk memutus penyebaran wabah, memaksa perubahan dari pendidikan di sekolah menjadi pendidikan dari rumah dengan sistem online. Bahkan ujian nasional di tahun ini terpaksa ditiadakan dan adik-adik yang masih di jenjang SD, SMP dan SMA lulus tanpa ujian.
Tantangan pendidikan secara online ini pun tidak mudah, disamping kita harus mendisiplinkan diri sendiri untuk belajar secara mandiri, pastinya harus ada fasilitas dan sumberdaya yang disediakan, seperti paket internet, gadget, dan lain sebagainya.
Kemenaker (20/4) mencatat sudah lebih dari 2 juta buruh dan pekerja formal dan informal yang dirumahkan atau di PHK. Dengan kondisi seperti inilah yang membuat banyak orangtua kesulitan menyediakan kesempatan pendidikan yang optimal bagi anak - anak mereka. Bahkan ada orangtua yang saat ini berhadapan dengan pilihan dilematis, memilh antara memberi makan keluarga atau membiayai pendidikan anak. Ini berpotensi membuat angka putus sekolah meningkat. Masih bersyukur bagi orang tua yang masih mampu mencukupi keperluan anaknya untuk pendidikan jarak jauh, sedangkan diluar sana masih banyak orangtua bahkan tenaga pendidik yang masih kesulitan dalam mencukupi fasilitas yang diperlukan saat pembelajaran daring ini, baik itu dari segi persediaan perangkat belajar seperti ponsel android, laptop, pulsa, maupun paket internet. Dengan kata lain sistem pembelajaran online ini berpotensi membuat kesenjangan sosial ekonomi yang selama ini terjadi, semakin melebar saat pandemi.
Sebagai langkah solusi praktis, banyak masyarakat yang berpendapat bahwa pemerintah perlu merealokasikan dana pelatihan bagi buruh dan pekerja yang diperkirakan terdampak krisis ekonomi akibat wabah Covid-19 dan menjadikan dana tersebut menjadi bantuan langsung, sehingga bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, termasuk memastikan keberlangsungan pendidikan anak - anak mereka. Disisi lain pemerintah juga perlu memperhatikan nasib para guru, terutama guru honorer (guru tida tetap) yang berjumlah hampir jutaan guru honorer di Indonesia. Karena dengan ketiadaan proses belajar mengajar di sekolah secara langsung maka secara tidak langsung dapat menurunkan pendapatan mereka.
Sejak kebijakan belajar dari rumah diterapkan secara nasional, muncul indikasi naiknya angka putus sekolah di berbagai tempat. Mulai dari Papua, Maluku Utara, hingga Jakarta. Ini termasuk daerah - daerah yang tergolong zona merah dalam penyebaran wabah. Angka putus sekolah dari kawasan pedesaan juga diperkirakan akan naik, maka dalam jangka panjang anak -anak yang putus sekolah kemungkinan besar kedepannya akan menjadi pengangguran.
Pemerintah juga mempunyai kendala yang sangat besar dalam mengatasi masalah yang terjadi saat ini karena menyangkut persoalan ekonomi, sosial, kesehatan, pendidikan, keamanan dan lain sebagainya dalam mengatasi wabah Covid-19 ini. Maka disinilah diperlukan kerjasama yang baik antara pemerintah dengan masyarakat, yaitu dengan menerapkan protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
