Dalam riset kebijakan, perihal yang fundamental yang mesti dicermati bahwasanya dalam merumuskan suatu kebijakan butuh terdapatnya pertimbangan serta analisis- analisis yang mendalam saat sebelum suatu kebijakan itu dilahirkan. Kebijakan publik merupakan tentang bagaimana suatu regulasi dapat mencakup kemaslahatan untuk banyak orang,
meski dalam hal ini tidak terdapat kebijakan tanpa terdapatnya pro serta kontra terhadap kebijakan tersebut. Pada alur penerapan kebijakan publik di Indonesia, semacam yang kita tahu bersama banyak sekali aspek yang membatasi dalam pengimplementasiannya. Ini adalah tantangan kita bersama yang terlebih spesialnya pemerintah selaku pemangku jabatan dalam suatu negara yang mempunyai wewenang.
Dilahirkannya suatu kebijakan memanglah membolehkan terdapatnya polemik yang mencuat sebabnya. Melahirkan suatu kebijakan memanglah bukan suatu hal yang gampang, apalagi buat melahirkan kebijakan di tingkat lokal saja begitu rumit, terlebih pada tingkatan yang luas.
Perihal tersebut perlu pertimbaangan yang matang, sebab berkenaan dengan kelompok sasaran dan wilayah cakupan yang besar. Butuh diakui kalau dalam bermacam proses kebijakan publik senantiasa sesuai dengan apa yang diharapkan.
Pada dasarnya, terbentuknya kegagalan sesuatu kebijakan diakibatkan oleh 2 (dua) hal. Awal sebab suatu kebijakan tersebut tidak diimplementasikan, serta kedua sudah diimplementasikan tetapi kandas ataupun tidak sukses. Perihal ini terjalin dimungkinkan oleh terdapatnya pengaruh politik, tidak terdapatnya kordinasi yang kokoh antara pihak terpaut,
sebab tidak memahami kasus, ataupun oleh bermacam aspek yang lain. Terpaut dengan hal yang lebih dahulu dibahas, ada pula bermacam hambatan dalam penerapan kebijakan publik di Indonesia yaitu:
Pertama, disebabkan oleh hambatan politik. Ini membolehkan terjalin disebabkan terdapatnya bermacam" kepentingan" para aktor yang bermain di zona formulasi serta pengimplementasian kebijakan. Ini menimbulkan sesuatu kebijakan yang sudah diformulasikan melenceng dari sasaran.
Kedua, ketidakmampuan sumber daya manusia. Maksudnya dalam perihal ini mencakup mutu SDM dalam bidang teknis serta administratif. Perihal ini yang menjadikan warga kadangkala jadi bimbang karena terdapat sesuatu kebijakan baru.
Ketiga, ialah terdapatnya KKN dalam formulasi serta pengimplementasian kebijakan. Banyak sekali pejabat- pejabat, kepala wilayah, sampai jajaran menteri yang terserang permasalahan suap terpaut formulasi serta pengimplementasian kebijakan.
Dalam politik terdapat sebutan" Tidak terdapat makan siang yang free", maksudnya kalau terdapatnya kekuatan serta kepentingan dari luar, baik dari pengusaha serta bermacam kelompok kepentingan yang lain buat mencuri keuntungan dalam sesuatu formulasi kebijakan. Misalkan mudahnya pemerintah ataupun pejabat yang melaksanakan perihal terpaut merumuskan kebijakan yang nantinya hendak menguntungan kelompok kepentingan tertentu.
Keempat, ialah diakibatkan oleh minimya oposisi serta apatisnya orang. Tiap kebijakan yang diimplementasikan, pasti tidak senantiasa menuju pada kata sempurna. Dalam suasana semacam ini, warga diharapkan buat aktif jadi masyarakat negeri yang substansial.