Koalisi Merah Putih (KMP) terus menggalang dukungan mengajukan hak interpelasi ke pemerintahan Jokowi-JK atas kebijakan kenaikan harga BBM. Meski bukan partai pendukung pemerintah, sikap interpelasi itu tidak diikuti anggota fraksi Demokrat. Namun bukan pula berarti menolak, partai Demokrat masih abu-abu dengan mengeluarkan pernyataan dengan 'kalimat bersayap'.
Kondisi ini mengingatkan pada situasi jelang pengesahan RUU Pilkada melalui DPRD beberapa waktu lalu. Ketika itu, partai-partai KMP menyatakan ketegasan akan mengubah Pilkada langsung menjadi Pilkada melalui DPRD, tapi Demokrat dan SBY membuat pernyataan mendukung Pilkada langsung dengan syarat. Belakangan diketahui 10 syarat perbaikan Pilkada langsung merupakan bagian skenario politik.
Sebuah skenario 'cantik' yang tidak terbaca oleh PDIP dan partai-partai Koalisi Indonesia Hebat (KIH) yang melambungkan pujian untuk Demokrat dan SBY. Sampai ketika paripurna pengesahan, PDIP dan KIH menyadari telah 'dipermainkan'. Akhirnya Demokrat dan SBY memuluskan langkah KMP untuk mengembalikan Pilkada melalui DPRD.
Permainan politik yang 'cantik' seperti itu selalu menghadirkan kepuasaan bagi politisi, sama seperti kepuasan KMP ketika berhasil merevisi UU MD3 dan Tata Tertib (Tatib) pemilihan pimpinan DPR. Namun, bagi rakyat, permainan politik seperti itu merupakan pembohongan publik sehingga menimbulkan cercaan untuk SBY dan Demokrat.
Tapi, kekecewaan publik itu sangat mudah diatasi oleh SBY. Diujung kepemimpinannya, SBY kembali menyuguhkan skenario 'cantik' dengan mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) untuk membatalkan UU Pilkada. Publik pun terdiam, sedangkan Perppu itu masih berpeluang tidak bisa diberlakukan. Perppu harus melalui mekanisme pengesahan DPR yang nantinya akan menimbulkan persoalan baru di DPR.
Begitu juga dalam hak interpelasi DPR, SBY bersama Partai Demokrat berpeluang merilis drama baru. Melihat pernyataan politik SBY dan Demokrat, skenario drama RUU Pilkada bisa terulang. Berikut pernyataan dan sikap politik SBY dan Demokrat yang bisa menghadirkan drama SBY jilid II.
1. SBY Minta Kader Dukung Jokowi-JK.
Beberapa waktu lalu, setelah Jokowi mengumumkan kenaikan harga BBM, SBY mengumpulkan politisi Demokrat di kediamannya, Puri Cikeas. Pernyataan politik SBY yang dipublikasikan melalui media yakni SBY meminta kader Demokrat untuk mendukung program pemerintahan Jokowi-JK yang pro rakyat. Demokrat juga meyakinkan publik kalau partai ini tidak ikut-ikutan dengan KMP untuk menjegal Jokowi-JK.
"Kita sebagai kader diminta mensupport program pemerintahan Jokowi yang pro terhadap rakyat. Tentunya kita diwajibkan untuk mendukungnya," kata Ketua DPP Partai Demokrat Umar Arsal dalam keterangan tertulis, Jumat (14/11/2014). "Disisi lain pemerintah tidak usah khawatir dengan adanya pemikiran untuk menjatuhkan presiden ditengah jalan," tambah Umar.(detik.com)
Pernyataan ini, seperti sikap SBY mendukung Pilkada langsung jelang pengesahan RUU Pilkada. Bedanya, ketika itu SBY yang menyampaikan langsung melalui youtube.
2. Berbeda Sikap dengan KMP