Presiden PKS, Anis Matta (AM), menyatakan PKS menguasai 60 juta penduduk Indonesia sehingga menjadi alasan untuk memperoleh suara terbanyak dalam pemilu legislatif dan memenangkan calon presiden mendatang (liputan6.com tanggal 17/02/2014). AM berasumsi lebih dari 10 persen kepala daerah adalah kader PKS sehingga ada jaminan memperoleh 60 juta suara.
AM sah-sah saja mengklaim begitu. Dia sebagai presiden partai memang bertanggung jawab untuk mendongkrak elektabilitas partainya yang terpuruk akibat kasus suap impor daging sapi yang melibatkan mantan presidennya (Luthfi Hasan Ishaaq). AM harus bekerja keras untuk meningkatkan motivasi para kader untuk kembali mengangkat nama PKS sebagai partai yang diperhitungkan. AM bahkan berkeliling ke seluruh Indonesia untuk bertemu dan memberi semangat kader PKS.
Menurut saya, ada catatan tersendiri mengenai klaim AM tersebut. Meskipun kader PKS menjadi kepala daerah tertentu, tidak otomatis rakyat di daerah tersebut memilih PKS. Rakyat sekarang sudah cerdas dalam menentukan pilihan mereka. Calon wakil rakyat yang hanya muncul menjelang pemilu, kecil peluang untuk dipilih sebagai anggota DPR/DPRD. Apabila kader PKS memang mampu menunjukkan kepedulian yang nyata dan tulus pada rakyat, mereka tidak perlu dibujuk untuk memilihnya. Ingat salah satu kasus yang mencoreng PKS, yaitu kasus foto calon anggota legislatif DPR RI asal PKS, Wirianingsih yang tertempel di biskuit gratis bantuan Kementerian Kesehatan untuk korban banjir di Jakarta. Wirianingsih mengklaim kalau bantuan biskuit tersebut berkat jerih payahnya melobi kementerian kesehatan.
Sepanjang pengetahuan saya, dari beberapa kepala daerah yang disung PKS, hanya Walikota Bandung, Ridwan Kamil yang menunjukkan tanda-tanda kinerja yang menonjol. Ahmad Heryawan (Aher) yang katanya mendapatkan ratusan penghargaan selama memimpin Jawa Barat, lebih dikenal sebagai gubernur baliho sebagai sindiran banyaknya foto Aher bertebaran di pelosok Jawa Barat. Bahkan, Aher dikaitkan dengan kasus korupsi di Bank Jabar. Jika para kepala daerah yang berasal dari kader PKS mampu menunjukkan kinerja yang menonjol dan bebas KKN, elit PKS boleh mengklaim sambil berharap mampu merangkul rakyat di daerah tersebut untuk memilih PKS.
Selain itu, kasus suap impor daging sapi dan terbukanya perilaku poligami elit PKS yang tidak pas di mata masyarakat masih hangat alias belum hilang dari ingatan masyarakat. Padahal pemilu legislatif sudah didepan mata. Jadi rasanya sulit mewujudkan klaim AM tersebut.
Kita lihat saja nanti di Bulan April 2014, apakah klaim AM benar-benar terbukti ?
