Di ulang tahun Kota Jakarta ke 492 Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memamerkan sejumlah prestasi selama 1.5 tahun sebagai menjabat gubernur, rata - rata yang dipamerkan adalah lanjutan kinerja pemerintahan sebelumnya.
Selain itu capaian tersebut lebih bersifat administratif pemerintahan yang memang seharusnya dilakukan oleh Pemda, sebut saja predikat WTP,penghargaan dari KPK salah satunya adalah kategori Pemerintah Daerah dengan Penerapan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara Terbaik Tahun 2018 (okezone 22/06/2019).
Dalam Rapat Paripurna Istimewa DPRD Provinsi DKI Jakarta HUT Jakarta Anies tak membeberkan kinerja program OK OC yang berganti nama dengan JakLingko bisa jadi pergantian ini menutupi kegagalan implementasi OK OC yang gagal total. Bila Anies dikejar mengapa capaian program JakLingko belum kelihatan dengan mudah akan dijawab program ini belum genap satu tahun jadi masih berproses.
Bagaimana dengan indeks demokrasi yang dibanggakan oleh Anies ? Pencapaian kota Jakarta ini diraih dari hasil penilaian BPS pada tahun 2017 artinya sebelum Anies menjabat gubernur, penghargaan diberikan pada akhir tahun 2018 seperti dilansir Detik.com (13/06/201).
Hasil penilaian tim BPS Jakarta menempati urutan pertama disusul oleh DI Yogyakarta, Kalimantan Utara, dan Kepulauan Bangka Belitung. Nah, ini fakta klaim dari Anies sesungguhnya, ibaratnya dia mendapatkan warisan keberuntungan dari kepemimpinan Jokowi dan Ahok.
Sejumlah pekerjaan rumah penting dari Anies yang kini tak jelas penyelesaiannya yakni penanganan banjir di Jakarta, terutama di Kali Ciliwung dan Pesanggrahan yang mandeg karena ketidaksiapan Anies mengimplementasikan janji kampanyenya yaitu program naturalisasi sungai.
Selain terkatung - katungnya nasih warga pinggiran Kali Ciliwung yang menang gugatan "class action". Kabarnya tahun ini Pemda DKI Jakarta mencoret anggaran pembangunan penampungan sementara (selter) tapi juga tidak memberikan ganti rugi.
Lagi - lagi retorika keberhasilan di depan sidang DPRD DKI Jakarta itu hanya untuk menutupi bolong - bolong kegagalan program kerja yang dijanjikan saat kampanye.
Ada lagi bukti Anies tidak mampu mengelola pemerintahan dengan baik yakni rendahnya serapan anggaran APBD DKI Jakarta. CNN Indonesia (01/01/2019) melansir serapan anggaran DKI Jakarta tahun 2018 dibawah target, CNN mengutip dari situs publik.bapedadki.net tercatat belanja langsung dan tidak langsung baru terserap Rp61,55 trilun dari total alokasi Rp75,09 triliun. Berdasarkan angka tersebut Pemda DKI Jakarta tak mencapai target penyerapan hingga akhir tahun 2018.
Apakah ini sebuah kecatatan administrasi atau ketidakmampuan orang nomer satu di DKI Jakarta mengelola anggaran ?
Masih ada satu lagi yang tak bakal diakui oleh Anies, hasil survei Setara Institut tahun 2018 indek toleransi di DKI Jakarta sangat rendah bahkan bisa dikategorikan buruk. Jakarta menempati menempati 10 kota dengan indeks toleransi terendah.