Tantangan ini dilontarkan oleh Dirjen Dukcapil Kemendagri Prof. Zudan Arif Fakrulloh pada acara silaturahmi buka puasa bersama segenap keluarga besar pegawai Ditjen Dukcapil sekaligus memperingati Nuzulul Quran di kediaman Dirjen Dukcapil, Perumahan Taman Kota, Bekasi, Selasa (ASN.id 21/5/2019).
Sikap Zudan yang tak lain adalah Ketua Korpri ini tak berlebihan mengingat tugas utama dan fungsi ASN adalah loyal kepada pemerintah dan melayani semua warga negara tanpa terkecuali. Pernyataan Dirjen Dukcapil ini konteks adalah Pemilu 2019 dimana kabarnya di tubuh ASN pun terpolarisasi antara pendukung Prabowo dan Jokowi. Bahkan Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) merilis hasil survei internal yang menyebutkan 72 persen ASN dukung pasangan nomer urut dua dalam Pilpres 2019 ini.
Tentu data yang diungkapkan Moeldoko ini mengejutkan, bagaimana jalannya roda birokrasi setelah Presiden Joko Widodo dilantik nanti pada bulan Oktober 2019. Apakah ASN pendukung Prabowo akan dipensiun atau diberikan kelonggaran untuk tetap menjabat posisinya semula?
Tentu pekerjaan rumah tak mudah bagi pemerintahan Jokowi di periode kedua, bisa ASN pendukung Prabowo melakukan sabotase pelayanan dan program pemerintah atau membocorkan rahasia negara kepada publik. Semua kemungkinan ini bisa terjadi di era periode kedua pemerintahan Jokowi.
Ketegasan Ketua Korpri patut didukung, Zudan dalam acara itu mempersilakan ASN mengundurkan diri jika perilakunya masih menjelek - jelekan pemerintah yang sah. Menurut Zudan tak elok seorang ASN menerima gaji, tunjangan dan THR dari pemerintah tapi tidak loyal.
Zudan menegaskan, bagi ASN yang masih suka menjelek-jelekkan pemerintah, sikap terbaik adalah keluar dari PNS. Keluar dulu dari PNS baru setelah itu silakan jelek-jelekkan. Jangan ambil gajinya, ambil THR-nya tapi memaki pemerintah, itu tidak bijaksana. (ASN.Id 05/06/2019)
Meski begitu, DIrjen Dukcapil ini sangatlah bijaksana dalam menyikapi sikap sebagian besar ASN yang tidak mendukung pemerintahan Jokowi, ia mengatakan sebaiknya ASN keluar dari birokrasi baru menjelek - jelekan pemerintah. Saya rasa, Zudan memberikan pilihan adil bagi semua pegawai negeri yang tidak segaris dengan kebijakan Jokowi.
Bila mencermati data prosentase pendukung Prabowo di ASN bila pemerintahan Jokowi melakukan pembersihan besar - besaran , pemerintah akan lumpuh. Bayangkan 72 persen pegawai BUMN dan 78 pegawai negeri sipil tidak berkomitmen kepada Kepala Pemerintahan yang sah, justru sikapnya condong kepada Capres dari oposisi ?
Seharusnya ASN bila berpikir waras, bahwa mereka abdi negara kontrak kerja mereka mengabdi dan berkomitmen kepada pemerintahan yang sah. Menyikapi ASN yang mbalelo ini, Prof. Zudan Arif Fakrulloh sangat bijak, menurutnya apabila ASN menjelek - jelekan pemerintah sama saja menjelekan diri sendiri.
"Pemerintah boleh berganti-ganti, presidennya bisa berganti-ganti tapi PNS-nya ya tetap kita-kita ini. Makanya kita tidak boleh menjelek-jelekkan pemerintah. Masak iya sih kita jelek-jelekan diri kita sendiri?," sindir Prof. Zudan yang juga Ketua Umum Dewan Pengurus Korpri Nasional itu
Semua ASN wajib menyimak arahan Prof Zudan ini bahwa sikapnya harus profesional dengan siapapun pimpinan pemerintahan yang sah. Perbincangan soal dukungan ASN dalam Pilpres lalu sempat memanas, pihak oposisi menuduh Capres nomor urut satu atau petahan mengerahkan ASN untuk meraup suara. Hasil survei internal TKN tentang dukungan ASN justru menyatakan sebaliknya, bahwa mayoritas ASN bukan pendukung Jokowi.