Dunia, politik tak lepas dari janji, akan aneh bila seorang kandidat Kepala Daerah atau Capres tidak menjanjikan sesuatu kepada pendukung dan calon pemilihnya. Bila ditarik lebih luas pengertian janji politik, para pendiri NKRI juga menjanjikan sebuah negara adil makmur dan sejahtera saat mendeklarasikan negara ini.
Faktanya setelah 70 tahunan Indonesia merdeka, janji tak jua terpenuhi. Lalu apakah mereka kita tuduh sebagai pembohong ? Tentunya kita tak akan berani menuduhnya, janji politik sebuah keniscayaan dalam sebuah kontestasi politik di mana pun juga.
Presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla (JKW -JK) saat mencalonkan diri juga merilis janji - janji politik yang terumus dalam "Program Nawacita" beserta turunannya dan kini JKW-JK selalu dicela karena dituduh pembohong, tidak menepati janji.
Rasanya tuduhan itu berlebihan. Sebuah janji politik dari kandidat pejabat publik wajib dimaknai sebagai sebuah cita-cita yang ingin diwujudkan ketika menjabat dan diukur menurut garis waktu setiap tahap pencapaiannya. Apakah JKW - JK tidak menginformasikan pencapaian janjinya dan apakah sudah selesai masa pemerintahannya ?
Publik bisa melakukan evaluasi bila pejabat publik bersangkutan telah usai menjabat, dan mekanisme peraturan sudah mengatur bahwa mereka harus mempertanggungjawabkan hasil kerja ke wakil rakyat.
Jangan lupa, wakil rakyat adalah wakil kita yang kita pilih lewat pemilihan umum, merekalah yang harus menilai hasil kerja pemerintahan secara komprehensif dan membuat kesimpulannya.
Menarik perhatian saya belakangan ini adalah kritik dari pihak oposisi tentang program pembangunan infrastruktur dan besaran hutang negara di era JKW - JK. Berkali - kali suara - suara sumbang tentang pembangunan infrastruktur dan hutang negara ditujukan kepada pemerintah, tentunya pihak pelontar kritik ini adalah oposisi. Wajar saja bila oposisi mengkritik pemeritah, memang itu tugas mereka, kalau tidak lakukan itu apa yang dilakukan ?
Cuma sangat disayangkan substansi - substansi dari kritik tersebut tidak memberikan pencerahan kepada publik, bahkan bisa dikatakan hanya "nyinyir". Belakangan narasi - narasi dari oposisi dengan substansi membuat publik takut dan terancam lebih sering dilontarkan dibandingkan program - program kesejahteraan publik.
Data dan Fakta Infrastruktur
Di era media internet saat, sulit menutupi informasi kepada publik, ada saja bocoran - bocoran informasi yang sampai ke media sosial. Rasanya pemerintah sadar betul bahwa jaman mengalami perubahan cepat, tak bisa lagi mendiktekan informasi searah kepada publik apa pun yang dilakukan pemerintah.
Menurut saya, pemerintah sudah betul melakukan diseminasi informasi kepada publik lewat gambar, video, dan teks kepada masyarakat tentang apa yang sudah dilakukan dan akan dilakukan, karena ini bagian dari janji politik.