Berbagai reaksi kontradiktif menyoal tentang masuk sekolah jam 5 pagi yang menjadi kebijakan Gubernur Nusa Tenggara Timur Victor Bungtilu Laiskodat.
Ya, khalayak publik pun mengkritisi bahwa kebijakan masuk jam 5 pagi tersebut kontroversi, kebijakan ngasal, tidak berdasar, tidak demokratis, tidak melibatkan publik, tidak dikaji lebih dahulu, dan tidak ada implikasi serta hubungannya dengan mutu dan kualitas siswa.
Bahkan, publik juga menyoal bahwa kebijakan tersebut justru merepotkan dan membebani orangtua siswa, berisiko pada produktivitas guru, siswa dan orangtua siswa, berisiko juga pada kesehatan guru, siswa, dan orangtua siswa, serta berisiko pada keamanan guru, siswa, dan orangtua siswa.
Tentunya adalah hal yang wajar dan logis kalau publik bereaksi macam-macam menyoal kebijakan tersebut, karena publik kan berhak mengkritik dan berpendapat.
Oleh karenanya kalau mau menelurkan kebijakan itu ya jangan asal juga tanpa dipertimbangkan dengan matang, semestinya dikaji dulu dengan detil, para pemangku kepentingan juga dilibatkan dalam menelurkan kebijakan, publik dimintai pendapat, dan dilihat korelasinya, nyambung tidak kalau kebijakan masuk jam 5 pagi ini dihubungkan dengan mutu dan kualitas, relevansinya juga apa kalau dikaitkan dengan mutu dan kualitas siswa.
Ilustrasi Gambar Masuk Sekolah Jam 5 Pagi : Sumber Foto Via Kompas.com
Meningkatkan mutu dan kualitas siswa itu sebenarnya hubungannya adalah dengan sarana dan prasarana dengan cara memoderenisasinya. Inilah sebenarnya yang perlu ditelurkan kebijakan agar bagaimana caranya sarana dan prasarana ini semakin bermutu dan berkualitas.
Yang jelas, dengan banyaknya reaksi khalayak publik yang menentang dan mengkritik kebijakan masuk jam 5 pagi ini, artinya khalayak publik banyak yang tidak setuju, jadi jangan dipaksakan. Gubernur NTT Victor Bungtilu Laiskodat harus mempertimbangkan apa yang menjadi aspirasi publik. Kaji ulang lagi dengan saksama kebijakan tersebut.
Sebab, kalau Victor Bungtilu Laiskodat tetap ngotot memaksakan kebijakannya di tengah antipati khalayak publik terhadap kebijakannya tersebut, bakal berabe urusannya, demonstrasi menentang kebijakan bisa saja terjadi, bahkan dengan begini juga akan semakin menegaskan bahwa Victor Bungtilu Laiskodat otoriter dan semena-mena.
Jadi tinggal bagaimana Victor Bungtilu Laiskodat saja, mau ngotot memaksakan kehendak terkait kebijakannya atau menganulirnya untuk mnengkajinya kembali, ya terserah saja. Yang jelas kalau tetap memaksakan kehendak tanpa mendengar aspirasi publik ya harus siap dengan risikonya, karena publik pasti tidak tinggal diam untuk mengingatkan penguasa kalau mulai otoriter.