Pandemi corona masih menerjang Indonesia, korban yang terkonfirmasi positif dan korban meninggal karena terpapar virus corona terus bertambah dan berjatuhan.
Bahkan, pergerakan grafik dari kurva pandemi corona belum juga menunjukan gerak signifikan penurunan kasus konfirmasi positif corona dan belum bisa menekan kasus kematian akibat paparan virus corona.
Artinya di sini, Pemerintah Indonesia masih punya pekerjaan rumah dan tanggung jawab yang sangat besar terhadap keselamatan nyawa ratusan juta rakyat untuk mengatasi wabah pandemi corona, dan dituntut tetap harus fokus dan konsentrasi dalam rangka mengatasinya.
Akan tetapi, apa lacur, alih-alih bisa fokus dan konsentrasi menangani pandemi corona, karena pada kenyataannya harus buyar dan terpecah seketika, sebab tetiba saja secara mengejutkan para insan yang mulia dan terhormat para anggota DPR RI membuat kegaduhan negeri.
Di tengah kondisi prihatin rakyat karena masih berjibaku melawan pandemi corona, tetiba saja secara senyap, DPR RI telah mengesahkan RUU Omnibus Law Cipta Kerja jadi Undang-undang yang berlaku di negeri ini.
Padahal sebelumnya, RUU Omnibus Law Cipta Kerja tersebut masih jadi polemik dan perdebatan publik, bahkan sebelumnya juga pernah di demonstrasi juga oleh khalayak publik, karena masih banyak bermasalah.
Namun ternyata, secara di luar dugaan, DPR RI terus mengebut pembahasannya hingga akhirnya mengesahkan RUU Omnibus Law Cipta Kerja tersebut meski masih di tengah kondisi pandemi corona.
Tapi sebenarnya juga, kalau mau diurut-urut dari asal sebab musababnya, kenapa DPR RI sampai ngebet banget mengesahkan RUU Omnibus Law Cipta Kerja juga bisa dilihat, semuanya juga gegara dari kengeyelan Pemerintah juga, termasuk Presiden Jokowi, yang memberikan tekanan kepada DPR RI untuk segera membahas dan mengesahkan RUU Omnibus Law Cipta Kerja tersebut.
Seharusnya, kalau melihat dari sisi kegentingan pandemi corona dan dengan memperkirakan prediksi dari kedepannya, bagaimana reaksi publik yang dapat ditimbulkan terkait pembahasan dan pengesahan RUU Omnibus Law Cipta Kerja tersebut.
Maka seyogianya, DPR RI, termasuk Pemerintah dan Presiden Jokowi seharusnya dapat bijak dan melihat dengan penuh pertimbangan hati dan nurani, dengan tidak tetap bersikeras, ngotot dan ngeyel serta memaksakan kehendak, untuk membahas dan mengesahkan RUU Omnibus Law Cipta Kerja tersebut.
Atau dari DPR RI yang seharusnya dapat memberi saran dan masukkan kepada Pemerintah dan Presiden Jokowi, bahwa pembahasan RUU Omnibus Law Cipta Kerja belum urgen, kurang tepat waktunya karena negara masih dilanda pandemi corona, sehingga masih bisa ditunda untuk sementara waktu.