Interaksi dalam iklim demokrasi maupun kehidupan sosial tidak akan bisa lepas dari kritikan, begitu juga dalam kehidupan bernegara.
Apalagi bila berkaitan dengan berbagai kebijakan pemerintah yang tentu saja tidak selalu bisa memuaskan semua pihak.
Kritikan tentu akan sering datang menerpa pemerintahan, termasuk juga para pejabat yang berkecimpung di dalamnya.
Kritikan itu wajar diaspirasikan oleh siapapun, karena setiap warganegara berhak untuk bebas berpendapat dan semua itu dijamin oleh konstitusi.
Sejatinya Kritikan itu bersifat konstruktif, tingkatan ini adalah kritikan yang masih santun dengan tutur kata dan tata bahasa yang elegan terhadap sesuatu hal.
Namun terkadang ada juga yang bersifat destruktif bila tingkatan kritik sudah semakin menjurus dalam bentuk protes atau tidak terima akan sesuatu hal.
Jadi tidak ada alasan untuk membungkam warganegara termasuk penulis untuk melontarkan kritik kepada pemerintah dan para pejabatnya.
Sehingga pejabat di pemerintahan tidak boleh tersinggung atau marah kalau dikritik dan harus selalu siap kalau dikritik.
Apalagi dalam sebuah tatanan demokrasi, karena bila bicara iklim demokrasi sangat membuka ruang seluas-luasnya bagi rakyat untuk mengkritisi kekuasaan.
Jadi, kalau pejabat pemerintahan tersinggung atau marah ketika dikritik rakyat, maka hal itu merupakan suatu sikap yang tidak dewasa dalam demokrasi.
Seperti halnya ketika kritikan keras yang bernada kecaman dari sosok Said Didu dan Faisal Basri kepada Menteri Koordinator Maritim dan Investasi (Marves) RI, Luhut Binsar Pandjaitan.