Dewan Pengawas (Dewas) KPK seolah seperti tembok besar yang membentengi serangan OTT KPK terhadap target target tindak pidana korupsi. Superioritasnya begitu teramat kuat terhadap KPK.
Semua hal yang terkait tugas dan wewenang KPK ada dalam target pengawasan Dewas KPK, bahkan disinyalir dapat menghambat ruang gerak KPK.
Kecepatan gerak KPK yang membutuhkan kesegeraan dalam melaksanakan tugasnya harus terbatasi dengan perizinan birokrasi yaitu izin penyadapan dan izin penggeledahan kepada Dewas KPK.
Lucu, ini sangat lucu, kenapa sangat lucu, yah tentu saja unsur kerahasiaannya sudah tidak ada lagi, tidak ada lagi kebebasan atau independensi KPK, karena harus wajib lapor dulu kepada Dewas KPK, sehingga ada keterikatan maupun ketergantungan KPK pada Dewas KPK.
Dengan adanya Dewas KPK justru semakin memberikan semacam tekanan gelombang interveren, yang menunjukan superposisioning, siapa yang lebih di atas, KPK atau Dewas KPK.
Publik sudah bisa melihat siapa yang lebih kuat, yah tentu saja kekuatan Dewas KPK lebih di atas daripada KPK, sehingga KPK jadi tidak berdaya ketika target sudah ditentukan tapi tidak bisa langsung diuber, disadap, di OTT, ataupun digeledah.
Jadi, KPK sesungguhnya tidak hanya berhadapan dengan koruptor saja, tetapi berhadapan juga dengan Dewas KPK yang superior.
Presiden RI Jokowi saat melantik Dewas KPK | Dokumen Setkab.go.id/IDN Times.com
Ditambah juga, dampak dari adanya Dewas KPK ternyata turut melahirkan kekuatan besar dari berbagai "kepentingan" yang terselubung di dalamnya.Apalagi bila kepentingan sudah berbau ranah politik, maka, sehebat apa pun KPK, belum tentu mampu menahan gempuran dan perlawanan dari koruptor yang ada keterkaitannya dengan kepentingan elit politik.
Ini karena, semakin diusut maka akan semakin terkait dengan pusat pusat kekuasaan dan melibatkan jaringan kepentingan elite politik yang lainnya.
Lebih ngeri lagi bila kekuatan antara kepentingan birokrasi, politisi, maupun pihak yang memiliki kekuasaan tersebut bergabung menjadi satu.
Inilah ternyata dampak luas dari terbentuknya Dewas KPK, sehingga mendorong masuknya kekuatan lain dari pihak-pihak yang ingin mengebiri KPK, dan pada akhirnya power KPK dibatasi, karena keberadaan KPK adalah ancaman yang sangat mengerikan bagi terwujudnya kompromis dan konsolidasi dari pihak pihak yang memiliki kepentingan.