Kepala Badan Intelijen Negara Jenderal Pol. Budi Gunawan seyogianya dapat berbesar hati untuk mengevaluasi kinerja dari jajaran yang dipimpinnya.
Peristiwa penyerangan terhadap Menkopolhukam RI Wiranto setidaknya juga akan menyeret pertanggung jawaban Badan Intelijen Negara (BIN) sebagai bagian dari pemeran utama dalam pelaksanaan Pengamanan Pejabat Negara.
Apalagi kalau melihat secara fakta dilapangan peristiwa kecolongan penyerangan terhadap Wiranto, maka Budi Gunawan dan jajarannya adalah yang paling dianggap bertanggung jawab.
Ini karena pelaku penusukan Wiranto dapat menyusup masuk menembus kedalam lapisan barikade ketat pengamanan Pejabat Negara.
Sejatinya bila petugas Intelijen Negara yang sudah barang tentu sangat terlatih tersebut, harusnya sudah dapat membaca situasi dan kondisi serta setiap gerak-gerik orang disekitaran Pejabat Negara.
Fungsi petugas Intelijen Negara dalam setiap Pamtub atau pengaman tubuh bagi pengamanan Pejabat Negara adalah yang paling krusial dan sangat vital di lapangan. Tidak boleh ada cacad sedikitpun dan performanya harus perfect atau sempurna.
Meskipun yang namanya naas itu sering diluar dugaan, tapi kalau melihat kasus penusukan terhadapa Wiranto tersebut, seharusnya itu merupakan sesuatu yang sangat jarang sekali dapat terjadi bila Protap atau program dan ketetapan dan Doktrin dilapangan dapat berjalan dengan baik.
Kemudian pihak terkait lainnya yang memiliki peran utama dan turut bertanggung jawab dalam kasus penusukan Wiranto ini juga ada di pundak Kapolri Jenderal Pol. Tito Karnavian dan jajarannya, serta Wiranto sendiri sebagai Menkopolhukam dan jajarannya terkait penugasan aparat keamanan dan SOP dilapangan.
Hal ini karena, dalam rangka setiap pelaksanaan tugas pengamanan terhadap Pejabat Negara maka ketiga pihak inilah yang saling melekat dan berkaitan dan paling bertanggung jawab bila terjadi situasi kontinjensi dan darurat.
Protap atau program dan ketetapan serta Doktrin terhadap pelaksana tugas keamanan dilapangan mulai dari aparat Intelijen, aparat Kepolisian dan personel BKO atau Bantuan Kendali Operasi, serta personel berkemampuan khusus lainnya harus sesuai dengan ketentuan Standar Operasional Prosedur Pengamanan Pejabat Negara.
Dari unsur pelaksana terkecil sampai tertinggi semua memiliki peran vital masing-masing. Mulai dari lapisan pengamanan tingkatan terbawah sampai lapisan pengamanan tingkat teratas sangat di doktrin untuk sempurna tanpa cacat dalam pelaksanaan tugas pengamanan Pejabat Negara.