Pemerintah RI Melalui Presiden RI Ir. H. Joko Widodo atau Jokowi kabarnya akan merencanakan pertemuan dengan Benny Wenda yang merupakan tokoh utama separatis papua (UMLWP) atau Ketua Gerakan Persatuan Pembebasan Papua Barat.
Dikutip dari Kompas.com Benny Wenda mengatakan;
"Saya berharap dia (Jokowi) berkenan untuk duduk bersama saya dan mendiskusikan masa depan Papua Barat," kata Benny melalui keterangan tertulis, Selasa (8/10/2019).
Mengenai keinginan Beny tersebut, ternyata Jokowi sepertinya memberikan lampu hijau untuk menyepakatinya dan segera duduk bersama, berdiskusi dengan Benny Wenda mengentaskan persoalan Papua.
Senada juga dengan Jokowi, dalam hal ini Kepala Staf Kepresidenan RI, Moeldoko juga malah menyatakan setuju dengan harapan Jokowi tersebut.
Moeldoko menyetujui keinginan Jokowi agar pemerintah dapat duduk bersama dengan Benny Wenda, tokoh separatis Papua dan Papua Barat yang sangat layak diduga menjadi dalang dari seluruh peristiwa kekerasan, pelanggaran HAM dan kerusuhan yang meletus di Papua dan Papua Barat.
Sementara itu Menkopolhukam RI Wiranto menentang keinginan Jokowi dan Moeldoko terkait dengan pertemuan formal bersama Benny Wenda kedepan.
Wiranto menegaskan bahwa rencana pertemuan formal tersebut pada praktiknya berarti sama halnya Negara telah mengakui ULMWP sebagai sebuah organisasi resmi, padahal nyatanya organisasi tersebut bertujuan untuk memecah belah NKRI.
Menurut Wiranto, siapapun atau pihak manapun diperbolehkan untuk saling berdiskusi dan duduk bersama untuk mengatasi masalah Papua dan Papua Barat.
Namun kalau dengan Tokoh pemberontak macam Benny Wenda, maka ini adalah merupakan pengecualian. Begitulah ketiga tokoh Negara ini mengemukakan statemennya masing-masing terkait rencana pertemuan tersebut.
Lalu dari keinginan Jokowi duduk bersama dengan Beny Wenda ini, apakah kira-kira dapat ditolerir ataukah merupakan hal yang tidak perlu?