Presiden RI Joko Widodo atau Jokowi, nampaknya mulai berseberangan dengan Partai induk semangnya yaitu PDI Perjuangan.
Padahal Jokowi dari sisi kepartaian adalah kader dan petugas PDIP, yang sejatinya harus selalu berkomunikasi dalam mengeluarkan statemen ataupun setiap kebijakan yang akan dibuat, agar seirama dengan PDI Perjuangan.
Sehingga bila statemen dan kebijakan itu seirama dengan partai, maka Jokowi tentu saja akan mendapat back up politik penuh dari PDI Perjuangan, namun perkembangan yang terjadi Jokowi tampak mulai berseberangan dengan PDI Perjuangan.
Keberseberangan Jokowi ini mulai tampak terlihat ketika Jokowi yang secara tegas memberikan pernyataan menolak Amandemen UUD 1945, Mengaktifkan GBHN, dan Mengembalikan MPR menjadi lembaga tertinggi Negara yang tidak sejalan dengan hasil Kongres V PDIP di Bali beberapa waktu lalu.
Kemudian juga bibit kebersebrangan itu bertambah lagi terlihat, dengan ungkapan sang Ketua PDIP Megawati yang seringkali menyebut Jokowi sebagai "petugas partai" bukannya sebagai Kepala Negara.
Sehingga dalam hal ini, seolah-olah Jokowi hanya milik PDIP saja. Padahal sejatinya Jokowi adalah milik rakyat dan dipilih oleh rakyat yang berarti milik bangsa Indonesia sepenuhnya.
Seyogyanya Megawati lebih elok dan terhormat mengedepankan sisi kepemimpinan Jokowi sebagai Presiden atau Kepala Negara bukannya malah mengedepankan Jokowi sebagai petugas partai.
Lalu juga pada Pidato Megawati saat Kongres PDI Perjuangan tersebut secara gamblang Megawati meminta jatah permintaan PDI Perjuangan di kursi kabinet Menteri kerja Jokowi dengan jatah terbanyak dinilai kurang elegan mesikpun PDI Perjuangan sebagai pemenang Pemilu 2019.
Dalam hal ini Megawati seolah-olah terlihat arogan seperti sedang mendikte atau mendoktrinisasi Jokowi agar meluluskan permintaannya tersebut.
Padahal susunan Kabinet Menteri itu adalah hak preogratif sepenuhnya milik Presiden. Seyogyanya penyampaian keinginan jatah Menteri dari PDIP tersebut lebih elegan bila disampaikan pada Jokowi pada pertemuan internal partai pada kesempatan lain. Karena di Kongres V PDIP tersebut Jokowi juga bertindak hadir sebagai Presiden atau Kepala Negara.
Seperti halnya Kongres partai atau Kongres kongres lainnya yang menghadirkan atau mengundang Jokowi sebagai Presiden/Kepala Negara, maka apa yang di sampaikan Megawati tersebut sejujurnya agak kurang etis, apalagi dihadapan banyak awak Media yang meliput yang pastinya juga akan diketahui dan tersebar kepada rakyat Indonesia.