Kami puta dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia
Dari sejarahnya bahasa Indonesia dirumuskan dan ditetapkan melalui sumpah pemuda 28 Oktober 1928.
Namun menyikapi paradigma perkembangan saat ini, nampaknya kita seperti enggan berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Hal itu tidak hanya tampak dalam bahasa sehari-hari, baik dimedsos atau bahkan dalam keseharian kita, situasi kata-kata seperti, selow, okay, baper dan lain-lain masih sering muncul.
Keengganan kita dalam menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar mungkin salah satunya bisa disebabkan gengsi dalam pergaulan, diakui atau tidak, kita akan lebih bangga belajar bahasa Inggris atau bahasa asing lain.
Fenomena lain yang meresahkan adalah munculnya trend mencampur bahasa Indonesia dengan kata atau istilah bahasa Inggris atau bahasa gaul lainnya contohnya "so what gitu loh" bahkan yang lebih parah, orang tua juga ikut terseret arus dengan bahasa ini. Orang tua sekarang, sangat jarang mengursuskan anaknya pelajaran bahasa Indonesia. Sebaliknya, sejak dini mereka rela mengeluarkan uang banyak untuk mengursuskan bahasa Inggris.
Penggunaan bahasa Indonesia ditengah maraknya perkembangan teknologi juga diperparah dengan makin minimnya contoh penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kebanyakan contoh yang mereka gunakan adalah salah. Mereka mencontoh bahasa para artis yang lebih sering berbahasa Indonesia gaya ibukota.
Bahasa ini meluncur dari bibir para artis yang tentunya jadi public figure, karena yang mengatakan itu artis hasilnya keren juga. Akhirnya terobsesi menjadi artis, ikut-ikutan bahasa artis
Terdesaknya eksistensi penggunaan bahasa Indonesia di kandangnya sendiri perlu segera disikapi dan ditangani. Kita tentu tidak ingin, bahasa yang menjadi kebanggaan dan simbol identitas nasional eksistensinya teracak-acak oleh bahasa asing atau bahasa lain.
Bagaimana cara menyelamatkannya?
Tentunya hal ini tidaklah mudah. Berbagai pihak, seperti pemerintah, guru, orang tua, dan elemen bangsa lainnya harus terlibat dan bertindak nyata.
Seyogyanya Pemerintah harus melaksanakan fungsi kontrolnya terhadap bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi penyelenggaraan negara dan bahasa resmi pengantar pendidikan atau juga menertibkan penggunaan bahasa pada program-program melalui media.