Tindakan Pemerintah atas Kemiskinan

Bukan rahasia lagi jika kemiskinan adalah permasalahan yang besar di Indonesia ini. Menurut Kementrian Keuangan, tercatat bahwa per September 2022 tingkat kemiskinan memiliki besar 9,57% atau sebanyak 26,36 juta orang. Terjadinya inflasi yang cukup mempengaruhi perekonomian, juga adanya pandemi Covid-19, membuat kemiskinan di Indonesia makin terus bertambah. Dengan pemasukan dan pengeluaran yang tidak seimbang, membuat orang-orang menjadi masyarakat miskin. Bayangkan saja jika semua orang yang memiliki rata-rata pengeluaran yang tinggi, tetapi tidak memiliki uang yang bisa menutupi pengeluaran tersebut, apakah angka kemiskinan akan naik atau stabil? Tentu saja akan naik, karena garis kemiskinan penduduk di Indonesia ini sangat mempengaruhi angka kemiskinan di Indonesia itu sendiri.

Banyak faktor yang menyebabkan kemiskinan, jika dilihat dari faktor internalnya kemiskinan terjadi karena kualitas SDM yang rendah dan sikap ketidakpedulian individu. Sedangkan faktor eksternalnya disebabkan oleh keterbatasan SDA, tatanan sosial dan kelembagaan dalam masyarakat, kebijakan pembangunan, kesempatan kerja yang terbatas dan persaingan yang menyebabkan terpinggirnya penduduk miskin. Tentu saja, bukan hanya ini saja faktor yang menyebabkan kemiskinan, masih banyak hal lain yang dapat membuat seseorang mengalami kemiskinan.

Untuk menekan angka kemiskinan, pemerintah harus memperbaiki dan meningkatkan kualitas hidup rakyatnya. Harus ada strategi-strategi yang dilaksanakan untuk memberikan arah menuju pembangunan yang lebih baik, bukan hanya pembangunan secara infrastruktur saja namun juga pembangunan sosial, ekonomi, dan juga SDM. Strategi inilah yang disebut dengan kebijakan sosial, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan dan harkat masyarakat.

 Strategi yang dapat pemerintah lakukan untuk pengentasan kemiskinan, yaitu melindungi masyarakat yang mengalami kemiskinan sementara dan kemiskinan kronis. Upaya ini dilakukan untuk mencegah terjadinya kemiskinan yang baru. Ada juga program-program yang dapat dilakukan untuk membantu masyarakat yang miskin, seperti penyediaan kebutuhan pokok, pengembangan sistem jaminan sosial, dan pengembangan budaya dan usaha. Selain itu masyarakat miskin ini dapat memiliki strategi sendiri untuk melepaskan kemiskinannya, seperti meminjam uang di lembaga formal, berhemat, merantau,dan lainnya. 

Walaupun sudah banyak program-program atau kebijakan sosial yang dilakukan pemerintah untuk membantu rakyat miskin, tetap saja masih banyak kritik yang didapatkan pemerintah karena banyak yang merasa bantuan dari pemerintah tidak tersalurkan dengan rata. Masih juga banyak dana-dana anggaran yang dikorupsi oleh oknum di pemerintahan itu sendiri.  Seharusnya anggaran yang dikeluarkan untuk rakyat bisa dipertanggungjawabkan secara akuntabilitasnya dan lembaga yang mengawasi permasalahan anggaran bisa bekerja dengan lebih baik lagi agar anggaran ini tidak disalahgunakan.

Kebijakan sosial yang berlaku harus bisa berjalan dengan baik, agar pemerintah dapat mengatasi kebutuhan masyarakat dan juga menyelesaikan persoalan yang ada di masyarakat. Bukan hanya masyarakat miskin saja, tetapi seluruh masyarakat di Indonesia. Kebijakan sosial harus menunjuk pada apa saja yang dilakukan oleh pemerintah, sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas hidup manusia. Salah satunya melalui pemberian program tunjangan pendapatan pelayanan kemasyarakatan dan program-program pinjaman sosial.

Pemerintah melalui kebijakan sosial bertanggung jawab dalam memberikan pembangunan sosial yang maksimal pada warga negaranya. Kemiskinan juga harus ditekan angkanya dengan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah. Dengan begitu rakyat tidak perlu khawatir akan haknya, karena pemerintah membuat kebijakan sosial ini untuk kesejahteraan masyarakatnya.