Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan mengembalikan kejayaan Indonesia di masa lalu sebagai penguasa samudera. Untuk mewujudkannya, Jokowi merancang program tol laut yang akan dijalankan untuk mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Tol laut adalah jaringan rute kapal laut uang bergerak secara rutin dari Aceh hingga Papua dengan mengembangkan beberapa pelabuhan menjadi pelabuhan internasional modern di lima kota yaitu Medan, Jakarta, Surabaya, Makasar dan Sorong. Upaya pengimplementasian program ini Kementerian Perhubungan (Kemenhub) meluncurkan 6 trayek angkutan laut berjadwal. Kemenhub menunjuk PT Pelni (Persero) sebagai operator. Pelni akan mengoperasikan 6 kapal barang untuk berlayar ke 6 rute.
Keenam jaringan trayek 'tol laut' tersebut antara lain:
1. Tanjung Perak (Jawa Timur) – Tual (Maluku) – Fakfak (Papua Barat) – Kaimana (Papua) – Timika (Papua) – Kaimana – Fak-Fak – Tual – Tanjung Perak
2. Tanjung Perak – Saumlaki (Maluku) – Dobo (Maluku) – Merauke (Papua) – Dobo – Saumlaki – Tanjung Perak
3. Tanjung Perak – Reo (Nusa Tenggara Timur/NTT) – Maumere (NTT) – Lewoleba (NTT) – Rote (NTT) – Sabu (NTT) – Waingapu (NTT) – Sabu – Rote – Lewoleba – Maumere – Reo – Tajung Perak
4. Tanjung Priok (DKI Jakarta) – Biak (Papua) – Serui (Papua) – Nabire (Papua) – Wasior (Papua Barat) – Manokwari (Papua Barat) – Wasior – Nabire – Serui – Biak – Tanjung Priok
5. Tanjung Priok – Ternate (Maluku Utara) – Tobelo (Maluku Utara) – Babang (Maluku Utara) – Tobelo – Ternate – Tanjung Priok
6. Tanjung Priok – Kijang (Kepulauan Riau) – Natuna (Kepulauan Riau) – Kijang – Tanjung Priok
Menteri Perhubungan Ignasius Jonan menjelaskan, program pelayaran kapal berjadwal ini dimaksudkan untuk mengurangi disparitas harga antara Indonesia Timur dengan daerah sentra produksi yang ada di wilayah Indonesia Barat Tim Ahli Ekonomi Jokowi Jk Wijayanto Samirin pun mengatakan, jaringan logisitik sangat erat hubungannya dengan pertumbuhan ekonomi. Karena itu, memperbaiki jaringan logisitik Indonesia merupakan strategi untuk mengejar pertumbuhan ekonomi. "Jaringan logistik ibarat pembuluh darah bagi tubuh. Jika jaringan logistik tidak diperbaiki dan ekonomi dipaksa untuk tumbuh maka ekonomi negeri ini akan mengalami stroke," kata Wijayanto.
Kementerian Perencanaan Pembangunan (PPN)/Bappenas memastikan proyek tol laut Joko Widodo (Jokowi) membutuhkan dana investasi kurang lebih Rp 700 triliun. Modal tersebut dapat diperoleh melalui kegiatan investasi asing maupun domestik."Kebutuhan investasi tol laut tersebut untuk 5 tahun ke depan," ujar Direktur Transportasi Bappenas, Bambang Prihartono di kantornya, Jakarta, Kamis (26/3/2015).
Jika dilihat lebih rinci, dia menyebut, ada 9 program implementasi yang menjadi bagian dari tol laut dan memerlukan suntikan modal, program tersebut adalah:
- Pembangunan 24 pelabuhan strategis, termasuk pengerukan, pengembangan terminal kontainer serta lahan. Program ini membutuhkan investasi Rp 243,69 triliun.
- Short Sea Shipping kapal, pelabuhan Panjang, sumur, Bojanegara, Kendal, Pacitan, Cirebon. Nilai investasi sebesar Rp 7,5 triliun.
- Fasilitas kargo umum dan bulk yang merupakan rencana induk pelabuhan nasional dengan keperluan penanaman modal Rp 40,61 triliun.
- Pengembangan pelabuhan non-komersial terdiri dari 1.481 pelabuhan dengan nilai investasi Rp 198,10 triliun.
- Pengembangan pelabuhan komersial lain. Ada sebanyak 83 pelabuhan dikembangkan dengan investasi senilai Rp 41,50 triliun.
- Transportasi multimoda untuk mencapai pelabuhan seperti akses jalan, kereta pelabuhan dan kereta pesisir. Investasi yang dibutuhkan senilai Rp 50 triliun.
- Revitalisaasi 12 industri galangan kapal dan nilai investasinya Rp 10,80 triliun.
- Pengadaan kapal untuk 5 tahun ke depan, diantaranya kapal kontainer, barang perintis, bulk carrier, tug dan barge, tanker dan kapal rakyat. Investasinya sangat besar senilai Rp 101,74 triliun.
- Pengadaan kapal patroli dari kelas IA sampai dengan V dengan investasi Rp 6,05 triliun.
Melihat kebutuhan modal yang besar, adapun upaya yang dilakukan oleh Direktur Utama Pelindo II Richard Joost Lino dalam mencari dana seperti mencari pendanaan dari pinjaman perbankan baik lokal maupun asing. Perseroan juga membuka opsi pendanaan dari obligasi maupun dari kerjasama dengan perusahaan lain. Opsi pendanaan yang akan dipilih bisa melalui pinjaman bank asing, kemudian setelah 5 tahun akan menerbitkan obligasi untuk melakukan refinancing. Bahkan beliau mengusahakan untuk tidak menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dana investasi megaproyek tersebut dapat disediakan oleh Pelindo II.
Beliau meyakinkan, seperti pembangunan proyek pelabuhan New Priok yang menelan investasi US$2,5 miliar, Pelindo II mendapatkan dana pinjaman US$1,2 miliar dari perbankan asing atau setara dengan Rp14 triliun. Sisa dana investasi yang dibutuhkan, didapat dari joint venture antara Pelindo II dengan perusahaan asal Jepang Mitsui & Co. Ltd. pada Februari 2014. Kerjasama tersebut menyepakati pembentukan anak usaha joint venture yang bertindak sebagai operator pengelola yakni New Priok City One. Dalam perusahaan patungan tersebut, Pelindo II memegang porsi saham 51% dan Mitsui sebesar 49%.
Menilik dari keberhasilan tersebut, Lino mengaku optimistis dapat memenuhi kebutuhan dana investasi pembangunan megaproyek tol laut itu. Lino menambahkan, hingga saat ini, Pelindo II masih memiliki ruang untuk mencari pendanaan US$4 miliar hingga US$5 miliar. Dia yakin dapat memeroleh dana pinjaman selama proyek yang dijaminkan dapat dipercaya oleh kreditor.
Kemudian dalam pengoperasian 6 trayek ini, Kemenhub akan membiayai operasional kapal pembawa barang yang berlayar secara terjadwal. Trayek ini akan menghubungkan pelabuhan besar dan kecil di penjuru negeri. "Pemerintah memberikan penugasaan kepada penyedia jasa angkutan laut untuk menyelenggarakan kewajiban pelayanan kepada masyarakat dalam hal ini pelaksanaannya ditugaskan kepada Pelni," jelasnya. Seluruh kapal-kapal tersebut dioperasikan oleh PT Pelni (Persero), sedangkan untuk operator pelabuhan dioperasikan oleh PT Pelindo IV. Menurut Bambang, sampai saat ini belum ada pihak swasta yang masuk untuk memanfaatkan tol laut.
Untuk saat ini, Pelni masih bisa menyediakan tiga kapal dan melayani tiga trayek dari ketentuan yang seharusnya enam kapal yang melayani enam trayek juga seperti yang tertuang dalam ketetapan. Adapun, besaran Kewajiban Pelayanan Publik Untuk Angkutan Barang dalam Rangka Pelaksanaan Tol Laut tersebut sebesar Rp 257,9 miliar dengan 6 kapal. Seperti kata "Kemenhub mengusulkan anggaran biaya subsidi untuk pelaksana an program tol laut melalui DIPA tanggal 20 Oktober 2015, dengan besaran subsidi senilai Rp 257.907.959.000 untuk 6 unit kapal"
Namun sehubungan dengan keterbatasan waktu yang tinggal 2 (bulan dan ketersediaan armada PT Pelni, maka untuk hal ini baru dioperasikan 3 unit kapal untuk 3 ruas trayek dengan nilai subsidi sebesar 30 miliar.