Anggota Kelompok:
1. Mohammad Rizky Alfiansyah_210110301080
2. Pijar Wasis Setiaji_210110301082
3. Melati Retno Anggraeni_210110301085
4. Cindy Paquita Rohaly _ 210110301089
5. Shinta Kurnia Dewi_210110301094
Latar Belakang
Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang terdiri atas berbagai pulau, memiliki beragam suku bangsa dan bahasa. Keberagaman yang dimiliki Indonesia tersebut yang menjadi sebuah Dasar Negara yaitu konsep "Bhineka Tunggal Ika". Sejak proklamasi kemerdekaan 1945 dan keluar dari penjajahan, dengan harapan kesejahteraan merata yang diperjuangkan dari Aceh sampai dengan Papua. Pada masa awal kemerdekaan Indonesia, Irian Barat masih di bawah kekuasaan dari Belanda dalam kurun waktu 18 tahun lamanya, yang kemudian mencoba memisahkan diri dari Indonesia. Kemudian melalui Konferensi Meja Bundar (KMB) pada tanggal 23 Agustus -- 2 November 1949 tentang status dari Irian Barat. Dalam perjanjian ini Belanda mengakui kedaulatan Indonesia sepenuhnya kecuali wilayah Irian Barat yang akan dikembalikan pada dalam jangka waktu setahun kemudian. Irian Barat disebut The Residency of New Guinea. Ketika terjadinya Konferensi Meja Bundar, Delegasi Belanda menginginkan agar Irian Barat status khusus, karena mereka merasa bahwa wilayah ini tidak memiliki hubungan yang signifikan dengan bagian lain Indonesia, Di sisi lain, Delegasi Indonesia berpendapat bahwa Irian Barat merupakan bagian dari Indonesia Timur yang secara sah termasuk dalam wilayah Republik Indonesia Serikat (RIS). Selama ini, wilayah tersebut telah memiliki hubungan etnologis, ekonomi, dan agama yang kuat dengan wilayah lain di Indonesia. Untuk mencegah kegagalan Konferensi Meja Bundar (KMB), kedua pihak sepakat bahwa isu Irian Barat akan diselesaikan melalui perundingan antara Kerajaan Belanda dan RIS dalam waktu satu tahun setelah tanggal penyerahan kedaulatan, yaitu pada 27 Desember 1949. Ketika Bung Hatta memimpin delegasi Indonesia dalam perundingan Konferensi Meja Bundar.
Irian Barat, atau yang dikenal juga sebagai Nieuw Guinea, masih menjadi sumber perselisihan, dan kami akan berusaha menyelesaikannya dalam waktu satu tahun setelah kedaulatan diserahkan kepada Republik Indonesia Serikat (RIS)." Kemudian pada tahun 1948 melalui Konferensi Meja Bundar, kedaulatan dari Indonesia diakui,akan tetapi hal tersebut tidak otomatis mengakhiri permasalahan antara Belanda dan Indonesia. Salah satu hasil Keputusan persetujuan tersebut adalah tentang Status Irian Barat yang akan diputuskan setahun setelah pengakuan kedaulatan tersebut.Akan tetapi dari pihak Belanda tidak menunjukan sikap untuk menyelesaikan Konflik tersebut. Kemudian pihak Indonesia mengambil langkah untuk membawa permasalahan Irian Barat kepada Sidang Majelis PBB. Usulan tersebut tidak segera mendapatkan dukungan yang signifikan dari negara-negara yang merupakan anggota PBB. Masalah Irian Barat gagal diakui sebagai resolusi PBB karena kurangnya dukungan yang memadai. Kegagalan ini secara signifikan dipengaruhi oleh komposisi anggota PBB yang lebih menguntungkan Belanda. Pada saat itu, mayoritas anggota PBB masih didominasi oleh negara-negara Barat, sementara banyak negara berkembang masih berada di bawah penjajahan negara-negara Barat dan belum mencapai kemerdekaan.Ambisi kolonialisme membuat Belanda melanggar norma-norma hukum internasional, sehingga Indonesia tidak berhasil menyelesaikan konflik Irian Barat. Sebabnya, Belanda selalu menolak untuk membahas status wilayah Irian Barat .
Rumusan Masalah
1. Bagaimana Latar belakang Adanya Pembebasan Irian Barat?