Teori English School dalam hubungan internasional muncul pada tahun 1970an, lahir dari pemikir seperti Hedley Bull dan Martin Wight. Menurut English School, masyarakat internasional diartikan sebagai sekelompok negara (atau komunitas politik independen) yang berinteraksi dan mengakui adanya kepentingan berbeda dalam masyarakat. Mereka berpendapat bahwa meskipun sistem internasional dianggap anarkis karena kurangnya otoritas pusat, negara dapat menetapkan norma dan lembaga yang mendukung stabilitas dan keamanan komunitas internasional. English School menggambarkan anarki dalam hubungan internasional sebagai tidak adanya otoritas pusat untuk mengatur atau menegakkan hukum antar negara. Contoh implementasi dari teori English School yang ada salah satunya perjanjian internasional Konvensi Jenewa yang menunjukkan bagaimana negara-negara berkomitmen pada norma-norma kemanusiaan meskipun ada potensi konflik.
Meskipun English School telah memberikan kontribusi penting dalam studi hubungan internasional, teori tentu saja masih memiliki kekurangan dan kelemahannya tersendiri, maka dari itu kita harus tetap memperhatikan kelemahan dan kekurangan dari teori ini. Teori ini sering dianggap terlalu berfokus pada perspektif negara-negara Barat, termasuk memahami kompleksitas interaksi global, mengabaikan peran negara-negara non-Barat dan aktor-aktor non-negara dalam sistem hubungan internasional, seperti perusahaan multinasional dan organisasi internasional. Metodologi yang digunakan juga dianggap terlalu abstrak dan bergantung pada pemikiran filosofis yang tidak selalu relevan dalam menjelaskan dinamika hubungan antar negara terkait dengan kenyataan yang tidak ada tentu saja benar, seperti teori hukum dan filsafat moral, yang tidak memiliki hubungan langsung dengan apa yang ada dalam hubungan internasional.
Selain itu validitas dari norma-norma hukum dan moral yang digunakan dalam English School ikut dipertanyakan, karena banyak norma yang mungkin dianggap sah dalam situasi tertentu bisa saja tidak berlaku secara umum dan juga norma-norma hukum dan moral yang digunakan dalam English School bersifat tidak universal dan dipengaruhi oleh faktor-faktor lain seperti sejarah, budaya, dan kepentingan politik yang dianggap tidak dapat dianggap sebagai standar yang absolut dalam hubungan internasional. Hal ini menimbulkan pertanyaan apakah norma-norma ini berlaku untuk semua budaya dan sistem politik. Para pengkritik berpendapat bahwa norma-norma seringkali dipengaruhi oleh kepentingan politik negara-negara kuat, jika norma-norma tersebut tidak mencerminkan nilai-nilai global yang lebih luas maka validitasnya patut dipertanyakan. Norma hukum dan moral juga dapat ditafsirkan secara berbeda di berbagai negara, sehingga menimbulkan ketidakpastian mengenai apa yang dianggap "benar" atau "salah" dalam konteks internasional. Beberapa aliran filsafat hukum memisahkan hukum dari moralitas dan berpendapat bahwa hukum positif belum tentu mencerminkan nilai-nilai moral yang dianggap universal, sehingga mempertanyakan keabsahan norma-norma tersebut dalam konteks hukum internasional.
Selain itu terdapat beberapa kritikan yang datang dari kritikus-kritikus yang menentang teori ini seperti, karena lemahnya bukti empiris kaum realis percaya bahwa tidak ada bukti jelas bahwa norma-norma internasional secara konsisten mempengaruhi kebijakan nasional. Membuat mereka berpendapat bahwa negara bertindak berdasarkan kepentingan nasional dan bukan berdasarkan norma. Sedangkan liberalisme mengkritik English School karena mengabaikan aspek politik domestik negara, seperti demokrasi, dan tidak dapat menjelaskan perubahan progresif dalam politik internasional. Ada pun kritik yang datang dari Economic and Political International (EPI) yang mengkritik bahwa English School tidak memberikan penjelasan yang layak tentang hubungan ekonomi internasional. Mereka berpendapat bahwa teori ini terlalu fokus pada aspek politik dan normatif, mengabaikan aspek ekonomi dan kelas sosial dalam hubungan internasional.