Obligasi pemerintah atau obligasi negara adalah obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah nasional, umumnya dengan janji untuk membayar pembayaran bunga berkala yang disebut pembayaran kupon dan untuk membayar kembali nilai nominal pada tanggal jatuh tempo. Tujuan dari obligasi pemerintah adalah untuk mendukung pengeluaran dari pemerintah. Obligasi pemerintah biasanya didominasi dalam mata uang negara sendiri, dalam hal ini pemerintah tidak dapat dipaksa untuk default, meskipun pemerintah tersebut dapat memilih untuk melakukannya. Jika suatu pemerintah menjual obligasi tergantung pada seberapa layak pasar mempertimbangkannya. Lembaga pemeringkat kredit internasional akan memberikan peringkat untuk obligasi, tetapi pelaku pasar akan memutuskan sendiri tentang hal ini. Obligasi pemerintah menjadi sumber alternatif pembiayaan untuk berbagai proyek pembangunan, misalnya pembangunan jalan tol atau infrastruktur lainnya.
Peranan obligasi sebagai alternatif sumber pembiayaan mengakibatkan pasar modal mengalami perkembangan yang pesat, baik di negara maju maupun negara berkembang. Peranan obligasi di Indonesia dapat terlihat sejak tahun 1999 sampai sekarang dimana pemerintah Indonesia telah menerbitkan beberapa seri Surat Utang Negara (SUN) sebagai alternatif pembiayaan (Sukanto, 2009). Obligasi pemerintah di Indonesia ada beberapa, yaitu Obligasi Negara Ritel Indonesia (ORI), Sukuk Ritel (SukRi), Saving Bond Ritel (SBR) dan Sukuk Negara Tabungan (ST). Obligasi pemerintah juga bisa disebut dengan "obligasi bebas risiko" sebab pemerintahan suatu negara dapat menaikkan pajak maupun mencetak uang guna melunasi pembayaran obligasinya pada saat jatuh tempo. Bebas risiko tersebut berarti aman dari risiko kredit. Namun, risiko lainnya masih ada misalnya risiko nilai tukar bagi investor asing di mana nilai mata uang Rupiah melemah terhadap mata uang negara lain. Ada juga risiko inflasi, dimana pada saat jatuh tempo pelunasan obligasi tersebut nilai yang diperoleh investor mengalami pelemahan daya beli akibat inflasi lebih besar daripada imbal hasil yang diperoleh. Keuntungan dalam obligasi pemerintah yaitu mempunyai resiko kecil, kupon yang diterima lebih besar dari nilai bunga, dan pajak atas bunga dan diskonto obligasi ditetapkan sebesar 15%, lebih rendah daripada pajak atas deposito yaitu 20%. Dalam berinvestasi yang diperhatikan oleh investor adalah keminiman resikonya. Investasi yang efisien adalah investasi yang memberikan resiko tertentu dengan tingkat keuntungan yang terbesar atau tingkat keuntungan tertentu dengan resiko terkecil. Jika ada dua usulan investasi yang memberikan tingkat keuntungan yang sama tetapi mempunyai resiko yang berbeda, maka investor yang rasional akan memilih investasi yang mempunyai resiko yang lebih kecil. Maka tidak heran jika banyak investor yang membeli obligasi pemerintah, tidak hanya memiliki banyak keuntungan tetapi juga minim resiko.
